AMBON,Nunusaku.id,- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Dessy Hallauw mengingatkan kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), Steven Dominggus agar tidak menjadikan gedung kantor bocor sebagai alasan sulitnya melindungi berkas pegawai.
“Seharusnya itu bukan jadi alasan. Sebab bukan kali ini saja hujan deras dan bocor di gedung kantor Walikota,” sebut Hallauw kepada media ini di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (9/7/25).
Menurutnya, secara akal dan logika, berkas dan arsip ribuan ASN di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tak seharusnya dibiarkan begitu saja dalam kondisi terbuka di meja staf.
Padahal, ada ruang tertutup seperti kas, bagian kearsipan di dinas perpustakaan yang bisa diandalkan amankan setiap dokumen penting negara.
Bahkan tersedia sistem digital yang bisa diakses untuk menyimpan dokumen dan kapanpun bisa diakses. Hal itu menunjukkan betapa Ambon siap menjadi Smart City atau kota pintar/cerdas.
“Era sekarang dokumen fisik seharusnya bisa dikurangi karena sudah serba digital dan bahkan lebih aman terlindungi. Karena fisik bisa saja rusak, sobek dan basah. SDM di Pemkot pun banyak, handal yang bisa digerakkan untuk memastikan hal itu,” ungkap politisi Golkar itu.
Oleh sebab itu, menurut Hallauw, Steven selaku Kepala BKPSDM harus mencari jalan untuk mengatasi kondisi tersebut sesegera mungkin. Sebab tidak bisa dibiarkan lama-lama karena itu semua dokumen penting yang tidak boleh rusak.
“Jangan menunggu sampai cuaca ekstrim mereda, karena tidak mungkin. Apalagi harus tunggu kantor baru. Satu-satunya jalan yaitu amankan ke dinas perpustakaan dan kearsipan yang kondisi kantornya masih baru. Selain segera pindahkan dokumennya ke arsip digital,” harap Hallauw.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kota Ambon, Steven Dominggus mengaku, kebocoran kantor Walikota Ambon mengganggu aktivitas pelayanan kepegawaian, bahkan membuat beberapa meja pegawai harus dipindahkan dari posisi semula.
“Meja dua kepala bidang kami sudah dipindahkan karena titik kebocorannya tepat di atas mereka,” kata Dominggus dalam konferensi pers di Ruang Vlissingen, Senin, (7/7).
Pihaknya akui dia, kesulitan menjaga dokumen fisik yang masih digunakan dalam proses kepegawaian. Meski sebagian besar data telah terdigitalisasi, berkas fisik masih menjadi bagian penting dalam administrasi.
“Kami ini seperti tersandera berkas. Kalau tidak segera diatasi, bisa merusak dokumen penting,” ujarnya. (NS)
