AMBON,Nunusaku.id,– Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon sekaligus Penasehat DPP FPMM (Front Pemuda Muslim Maluku), Habib Rifqi Alhamid meminta masyarakat tidak menyeret persoalan agama ke dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Ambon.
Pernyataan tersebut disampaikan Alhamid menyikapi munculnya narasi yang mengaitkan kebijakan pembangunan Pemkot Ambon dengan isu diskriminasi berdasarkan agama serta dugaan nepotisme.
Menurut Rifqi, pembangunan daerah seharusnya dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi infrastruktur, tingkat urgensi, serta kemampuan anggaran pemerintah. Karena itu, ia menilai kurang tepat apabila kebijakan pembangunan dikaitkan dengan identitas agama masyarakat di suatu wilayah.
“Saya atas nama Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon sekaligus Penasehat DPP FPMM sangat mengecam munculnya isu-isu miring yang diarahkan kepada Pemerintah Kota Ambon,” tegasnya, Selasa (25/8).
Ia menjelaskan, pemerintah tidak mungkin merealisasikan seluruh kebutuhan pembangunan di setiap wilayah Kota Ambon secara bersamaan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyusun program berdasarkan skala prioritas.
Kawasan dengan kondisi infrastruktur yang lebih rusak dan membutuhkan penanganan segera tentu harus mendapatkan perhatian terlebih dahulu.
“Pembangunan tidak mungkin dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah. Pemerintah harus melihat mana yang paling mendesak untuk ditangani sesuai kemampuan anggaran dan agenda pembangunan, ujarnya.
Dia memberi gambaran sederhana, bahwa ketika terdapat infrastruktur di suatu wilayah yang kondisinya sudah rusak berat, maka kawasan tersebut semestinya menjadi prioritas penanganan.
“Mana mungkin kalau kondisi di suatu daerah sudah rusak, lalu diperbaiki di tempat lain. Tentu yang menjadi prioritas adalah wilayah yang kondisinya lebih membutuhkan penanganan,” katanya.
Rifqi menolak apabila kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Ambon dibingkai sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu.
Ia mengingatkan, narasi semacam itu dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu hubungan sosial serta kerukunan antarumat beragama yang selama ini terjaga di Kota Ambon.
“Jangan membawa persoalan pembangunan ke ranah yang justru bisa mengadu domba masyarakat. Kami menolak cara-cara seperti itu,” tegasnya.
Sebagai salah satu tokoh Muslim di Kota Ambon, dia juga menyampaikan, dirinya melihat adanya perhatian Pemerintah Kota Ambon terhadap berbagai kegiatan dan program keumatan Islam.
Ia mencontohkan dukungan pemerintah terhadap program Indonesia Bisa Baca Al-Qur’an (IBBQ) yang sebelumnya dilaksanakan di Kota Ambon.
“Walikota dan Wakil Walikota Ambon juga mendukung program-program keislaman. Bahkan program Indonesia Bisa Baca Al-Qur’an mendapat dukungan penuh,” ungkapnya.
Karena itu, Rifqi mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.
Ia meminta masyarakat melihat proses pembangunan secara menyeluruh dan menilai kinerja pemerintah berdasarkan fakta, perencanaan, kebutuhan masyarakat, serta manfaat yang benar-benar dirasakan di lapangan.
“Kalau kita ingin membangun Kota Ambon, jangan membawa persoalan agama ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah harus bekerja berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas,” katanya.
Rifqi berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian dan kerukunan di Kota Ambon. Menurutnya, pembangunan akan berjalan lebih maksimal apabila masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk menjaga persatuan.
“Tugas kita sebagai masyarakat adalah menjaga agar Ambon tetap aman, damai dan bersatu, sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sesuai moto Wali Kota, “Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,” pungkasnya. (NS-02)
