
AMBON,NUNUSAKU.ID,– Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2027 sebesar Rp 3.584.844.
Dengan besaran itu artinya mengalami kenaikan sebesar Rp 250.354 atau sekitar 7,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku nomor 4443 tahun 2026 tertanggal 20 November tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2027.
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral untuk dua sektor usaha, yakni sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar Rp 3.601.916, serta sektor jasa keuangan sebesar Rp 3.618.921.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan, penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kondisi kebutuhan hidup layak di Provinsi Maluku.
Menurutnya, keputusan Gubernur tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak, baik pengusaha sebagai pemberi kerja maupun pekerja sebagai penerima upah.
“Dengan diterbitkan dan ditetapkannya besaran UMP sesuai surat keputusan tersebut, berarti terdapat kenaikan lebih dari Rp 250 ribu jika dihitung dalam nominal rupiah atau 7 persen,” jelas Kasrul, Sabtu (21/11).
Ia berharap, penetapan UMP dan upah minimum sektoral ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Kasrul menjelaskan, berdasarkan keputusan Gubernur tersebut, ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral wajib dilaksanakan setiap perusahaan di Maluku, kecuali perusahaan yang masuk kategori usaha mikro dan kecil.
“Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan diharapkan dapat melakukan penyesuaian sehingga pelaksanaan pembayaran upah pekerja sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dikatakan, apabila terdapat perusahaan yang mengalami kendala dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Kasrul menyebut, persoalan itu dapat disampaikan secara tertulis kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja setempat, untuk ditindaklanjuti melalui langkah-langkah penyelesaian.
“Pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengusaha dan pekerja harus membangun hubungan kemitraan yang strategis. Sebab, keduanya memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Maluku.
Sebelumnya diketahui, UMP Maluku tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.334.490 per bulan. Dengan demikian, UMP Maluku tahun 2027 sebesar Rp 3.584.844 mengalami kenaikan sebesar Rp 250.354 atau sekitar 7,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan juga terjadi pada upah minimum sektoral. Untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dari sebelumnya Rp 3.357.221 pada 2026 menjadi Rp 3.601.916 pada 2027. Sementara sektor jasa keuangan meningkat dari Rp 3.372.301 menjadi Rp 3.618.921.
Sebagai perbandingan, UMK Kota Ambon pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.381.225 per bulan, sedangkan kabupaten/kota lainnya mengikuti besaran UMP Maluku sebesar Rp 3.334.490 per bulan. (NS)




