AMBON,Nunusaku.id,- Pentingnya menjaga stabilitas keamanan ditengah kondisi efisiensi anggaran, menjadi kunci mengalirnya investasi masuk ke Maluku. Sehingga akan membuat daerah ini maju, adil dan sejahtera. Bukan sebaliknya, terus berkonflik.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) saat menghadiri Tasyakuran Milad ke -23 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Ballroom Santika Hotel Ambon, Minggu (20/4) sore.
Menurutnya, dalam situasi yang ekonomi bertumbuh maju, konflik itu meninggalkan derita dan kesengsaraan apalagi seperti kondisi Maluku saat ini yang lagi susah. “Kalau kita bisa makan ikan, sayur pakis, ganemo dan sebagainya maka itu hanya karena kita kaya saja. Itu bukan hidup dalam pengertian sejahtera yang diperjuangkan PKS atau partai Politik lain, itu hanya survival, bukan sejahtera,” jelasnya.
Jika kondisi ekonomi seperti ini akuinya, mesti ada kesadaran kolektif semua pihak untuk tak buat masalah. Sebab ketika ada masalah, tidak mungkin investor akan masuk ke Maluku.
“Tidak ada teori ekonomi dimanapun yang mengatakan kalau di satu daerah kacau, lalu investor akan masuk. Kecuali dia raja yang bikin konflik seperti black Diamond di Kongo sana, kita tidak. Kita komunitas beradat, kita hidup dalam hukum Indonesia dan kita butuh investor untuk masuk ke Maluku,” tegas Gubernur.
Dikatakan, investor jika mau masuk berinvestasi, paling utama adalah kestabilan keamanan karena dia akan memastikan investasi hingga pengembalian modalnya.
Untuk itu Gubernur berharap, setiap konflik yang terjadi baiknya diselesaikan dengan cara-cara beradab, menghormati hukum, menghormati adat dan budaya, agama dan nilai nilai toleransi, solidaritas dan sebagainya. Tak ada pilihan lain.
“Konflik harus diakhiri. Energi positif yang lahir dalam ruangan ini mari kita pancarkan di bumi Raja-raja ini bahwa kalau ada perbedaan dan tak mau melalui mekanisme hukum, bisa lakukan pendekatan adat dan budaya atau lainnya. Ada banyak cara atau restorasi itu. Ini tentang ada tidaknya itikad baik semua pihak menyelesaikannya,” harap Lewerissa.
Diakui Gubernur, tepat dua bulan memimpin Maluku, bersama Wagub, keduanya punya tantangan yang berbeda karena dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah yaitu kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Namun tidak ada pilihan lain bagi Pemda kecuali melakukan adaptasi terhadap kebijakan itu.
“Yang pasti hal-hal terkait pelayanan dasar serta kepentingan publik tidak tersentuh. Tetapi pembangunan fisik, sarana dan prasarana mau tidak mau harus disikapi dengan bijaksana dan arif. Salah satu alternatifnya melirik kalangan swasta sebagai mitra strategis membangun proyek fisik yang belum dapat dibiayai dari APBD maupun APBN. Itu solusinya, sepanjang ada garansi oleh pemerintah,” ungkap Gubernur.
Dilain sisi, tambah orang nomor satu di Maluku itu, pemerintah boleh saja membangun gedung dan bangun fisik, tetapi kalau lalai menjaga kohesi sosial, solidaritas sosial, hidup rukun dan damai di masyarakat antara sesama anak bangsa, sesama orang Maluku maka percuma apa yang telah dibangun itu.
“Kita pernah alami masa kelam dalam sejarah Maluku dan kita bertekad tidak lagi alami masa kelam itu karena tidak ada manfaat, yang ada hanya mudaratnya. Berkali-kali saya sudah berbicara dengan banyak tokoh, baik tokoh agama, pemuda dan perempuan. Di setiap daerah yang berkonflik, saya sampaikan mari kita fokus pada kesamaan kita. Mengapa harus lirik perbedaan kita?. Sebab kalau fokus di kesamaan, maka kita satu,” tegas Gubernur.
Sehingga jika ada sengketa atau konflik ditengah masyarakat yang bersifat pribadi, ada hukumnya, baik pidana maupun perdata bila itu masalah batas tanah. Semua pihak harus menghormati supremasi hukum dan biarlah bersengketa di pengadilan, tidak menggiring ke hal lain.
“Mestinya hal-hal seperti itu serahkan saja ke aparat penegak hukum untuk selesaikan. Dengan catatan negara lewat pemerintah harus cepat ada, hadir ditengah masyarakat untuk mengatasi. Jangan biarakan mereka (masyarakat-red) menyelesaikan dengan cara mereka sendiri,” pinta Gubernur.
Lebih lanjut, terkait perayaan Milad ke-23 PKS, bagi Gubernur, harus dimaknai sebagai momentum penting untuk melakukan konsolidasi internal, serta memperkuat ukhuwah masyarakat dan persatuan.
“Sebagaimana telah dirumuskan secara sistematis dalam visi perjuangan PKS “sebagai partai dakwah, penegak keadilan dan kesejahteraan, dalam bingkai persatuan umat dan bangsa”. Sebagai partai politik, PKS di Maluku telah berperan aktif, dalam menyelesaikan berbagai tantangan keumatan dan pembangunan yang semakin kompleks di Bumi raja-raja,” pungkas Lewerissa. (NS)
