AMBON,Nunusaku.id,– Sebagai wujud pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah Maluku, Gubernur Hendrik Lewerissa berharap seluruh Bupati/Walikota untuk segera melakukan empat hal penting ini.
Yaitu pertama; percepatan penuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua; percepatan pembentukan koperasi merah putih.
Ketiga; percepatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat, serta keempat; penyelenggaraan makan bergizi gratis.
Sementara dalam RPJMN 2025-2030, di Maluku terdapat tiga proyek strategis nasional (PSN) yang jadi prioritas pemerintah pusat yakni Bendungan Way Apu, Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela, dan Pengembangan Maluku Integrated Port.
“Kita juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan cukup kompleks, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang perlu ditingkatkan, keterbatasan prasarana dasar, serta pengembangan ekonomi khusunya sektor unggulan yang belum optimal,” ungkapnya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026.
Namun, dengan sinergi kebijakan dan kerjasama yang kuat antar semua pihak, ia yakin dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjaga stabilitas sosial yang kondusif demi mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026.
Mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif”, Musrenbang dibuka Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Hotel Santika Premier Ambon, Selasa (27/5).
Gubernur menegaskan, Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Untuk itu pentingnya diskusi yang terarah dan sustansif, agar perencanaan tahun 2026, benar-benar implementatif, efisien dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” jelas Gubernur.
Menurutnya, ini merupakan Musrenbang pertama dalam lima tahun pemerintahan periode 2025-2030, dan menjadi tahapan krusial bagi seluruh kepala daerah, serta merupakan fondasi awal mensinergikan pembangunan jangka menengah daerah.
“Untuk itu, pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi besar Pemerintah Provinsi Maluku yakni, Transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045, yang tertuang dalam tujuh misi Sapta Cita, dan selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” terang Lewerissa.
Dirinya menjelaskan tema yang ada mencerminkan penguatan fondasi menuju pemerataan kemandirian daerah melalui tujuh prioritas pembangunan :
1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarustamaan Gen-z;
2. Peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi dan air yang berbasis sumber daya lokal;
3. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
4. Peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial;
5. Pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas;
7. Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.
“Arah pembangunan Maluku saat ini tidak terlepas dari berbagai kondisi global dan nasional. Untuk itu kehati-hatian dalam mengelola fiskal betul-betul harus bijaksana dan cermat dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” jelas Gubernur.
Diketahui, Musrenbang dihadiri Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Anggota DPD RI Novita Anakotta, Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Maluku, Forkopimda Maluku, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pangan Nasional.
Bupati/Walikota se-Maluku, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, staf ahli, Asisten Sekda, pimpinan OPD lingkup Pemda Maluku, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Maluku, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya. (NS)
