AMBON,Nunusaku.id,- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa melantik Ikram Umasugi dan Sudarmo sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Buru masa jabatan 2025-2030 di Kantor Gubernur Maluku, Senin (26/5/25).
Pelantikan didasarkan pada SK Mendagri nomor 100.2.1.3-2290 tahun 2025 tentang pemberhentian Penjabat Bupati Buru, serta SK Mendagri nomor 100.2.1.3-2291 tahun 2025 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Buru hasil Pilkada Serentak 2024.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran pemimpin yang adil dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.
“Saya ingatkan untuk benar-benar menjadi pemimpin bagi semua. Setelah proses kontestasi, masyarakat Buru menaruh harapan besar kepada saudara berdua,” ujar Lewerissa.
Ia menekankan, meskipun tim sukses, relawan, dan partai pendukung berperan penting dalam kemenangan, namun tugas kepemimpinan yang kini diemban jauh lebih luas yaitu melayani seluruh rakyat Buru secara adil dan bermartabat.
Gubernur juga mengingatkan, jabatan yang kini diemban Ikram dan Sudarmo bukan lagi milik kelompok atau partai tertentu, melainkan menjadi milik seluruh masyarakat Bupolo.
“Kemenangan dalam Pilkada telah membawa saudara bukan lagi sebagai pemimpin bagi yang memilih, tetapi sebagai pelayan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.
Lewerissa juga menyoroti pentingnya mengakhiri polarisasi sosial dan politik pasca pilkada. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk kandidat dan pendukung dengan pilihan politik berbeda, untuk bersatu demi kemajuan Kabupaten Buru.
“Jadikan pelantikan ini sebagai momentum rekonsiliasi demi membangun kohesi sosial dan stabilitas di daerah,” katanya.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Buru, seperti tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur.
Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tak lupa pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD untuk kepentingan yang lebih prioritas bagi masyarakat.
“Saya minta agar segera menyusun RPJMD Kabupaten Buru secara partisipatif dan realistis, yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku,” pungkasnya. (NS)
