AMBON,Nunusaku.id,- Makan bergizi gratis (MBG) adalah salah program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” dengan membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi, mengurangi stunting, menggerakkan ekonomi lokal, dan memastikan generasi masa depan tumbuh cerdas dan sehat.
Mendukung program andalan Presiden itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa diketahui telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelayanan MBG pada wilayah terpencil di “Bumi Raja-Raja”.
Kepastian pembentukan Satgas tersebut diungkap juru bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Kasrul Selang saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jum’at (7/11/25).
“Satgas Percepatan Pelayanan MBG pada wilayah terpencil di Maluku telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur nomor 2145 dan telah ditetapkan pada 20 Oktober 2025,” kata Kasrul.
Dikatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur dalam SK tersebut ikut terlibat langsung sebagai pengarah Satgas MBG pada wilayah terpencil. Sekda Maluku sebagai pembina.
Sementara Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dipercayakan menjadi Koordinator Satgas.
Satgas yang dibentuk itu dipimpin Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku, dan Rustam Latupono sebagai Wakil Ketua.
Sementara Sekretaris adalah Kepala Biro Hukum Setda Maluku. Mengenai anggota Satgas, Gubernur menunjuk 10 kepala dinas/kaban/kabiro untuk terlibat langsung.
Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Pertanian, Kadis Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
Kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
“Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program MBG pada Wilayah terpencil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Maluku,” urainya.
Satgas ini menurut Kasrul, akan membantu percepatan pelayanan MBG bagi kelompok sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul.
“Untuk pelaksanaan percepatan pelayanan program bapak Presiden ini, perlu strategi pengelolaan khusus untuk penyelenggaraan program dimaksud di Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan,” jelas Kasrul.
“Semua itu akan ditangani Satgas yang dibentuk. Mereka akan fokus pada tugas pelaksanaan program MBG pada wilayah terpencil di Maluku, melakukan tugas percepatan pelayanan MBG pada wilayah terpencil,” tandasnya.
Ditambahkan Jubir, pembentukan Satgas itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung program Presiden, sebab MBG diklaim sangat memberikan dampak positif bagi Maluku dalam upaya mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045”.
“Tujuan utama hadirnya program MBG ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, menurunkan angka stunting, meningkatkan prestasi belajar serta pemberdayaan ekonomi lokal, dan Maluku sangat mendukung itu,” tutupnya. (NS)
