AMBON,NUNUSAKU.ID,- Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan PT INPEX untuk kebutuhan proyek Abadi LNG Blok Masela.
Sikap tersebut disampaikan menyusul informasi mengenai rekrutmen resmi tenaga kerja untuk penempatan pada proyek INPEX di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang pendaftarannya dijadwalkan berlangsung 29 September hingga 2 Oktober 2026.
Ketua Umum GPP-MBD, Nus Termas mengatakan, pihaknya mempertanyakan aspek keadilan, keterlibatan, dan keberpihakan terhadap masyarakat Maluku Barat Daya dalam aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan Blok Masela.
Menurutnya, masyarakat MBD tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika potensi sumber daya alam yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Maluku berada dalam proses pengembangan.
“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut keadilan, kesempatan, keterlibatan dan penghargaan terhadap masyarakat MBD,” tegas Nus dalam pernyataan sikap yang diterima media ini, Selasa (29/9).
GPP-MBD, kata Nus, menghormati masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak memandang KKT sebagai pihak yang berseberangan dengan MBD.
“KKT bukan musuh. KKT adalah keluarga kami sebagai sesama anak Maluku,” ujarnya.
Karena itu, GPP-MBD meminta agar persoalan keterlibatan masyarakat MBD tidak berkembang menjadi konflik horizontal antara masyarakat MBD dan KKT.
Nus menegaskan, yang dipersoalkan adalah kebijakan dan mekanisme keterlibatan masyarakat MBD dalam pembangunan serta manfaat ekonomi dari pengembangan Blok Masela.
“Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Maluku justru menjadi sumber perpecahan antarsesama anak Maluku,” katanya.
Minta Ruang Keterlibatan
GPP-MBD meminta PT INPEX membuka ruang komunikasi dengan Pemerintah Daerah MBD, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk membicarakan secara terbuka mekanisme keterlibatan masyarakat MBD dalam proyek Abadi LNG Blok Masela.
Nus menyebut masyarakat MBD memiliki masyarakat adat, sejarah, serta kepentingan sosial yang menurutnya perlu diperhatikan dalam proses pembangunan.
“Kami sudah terlalu lama menyampaikan aspirasi. Kami sudah terlalu lama meminta agar masyarakat MBD diberikan kesempatan yang layak untuk terlibat dalam pembangunan dan memperoleh manfaat ekonomi dari Blok Masela,” katanya.
GPP-MBD juga meminta Bupati dan DPRD MBD mengambil sikap yang lebih konkret dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Nus, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan aspirasi, tetapi perlu mengambil langkah nyata untuk memastikan masyarakat MBD memperoleh ruang keterlibatan yang adil.
Siapkan Aksi Damai
GPP-MBD menyatakan akan tetap mengedepankan dialog. Namun, apabila aspirasi masyarakat tidak mendapatkan respons, organisasi tersebut menyatakan siap menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami tidak ingin berkonflik dengan saudara sendiri. Kami tidak ingin MBD dibenturkan dengan KKT. Kami ingin pemerintah dan PT INPEX mendengar suara masyarakat MBD,” ujar Nus.
Ia menyebut aksi penyampaian pendapat secara damai dan sesuai ketentuan hukum dapat dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor PT INPEX di Jakarta, Kantor Gubernur Maluku, Kantor DPRD Maluku, serta kantor INPEX di Saumlaki.
Menurutnya, langkah tersebut bukan ditujukan untuk memusuhi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawalan terhadap aspirasi masyarakat MBD.
“Kalau pintu dialog masih terbuka, mari kita duduk dan bicara. Tetapi apabila suara rakyat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka,” katanya.
Nus kemudian menyerukan masyarakat MBD, baik yang berada di wilayah MBD maupun di berbagai daerah di Indonesia, untuk bersama-sama mengawal kepentingan masyarakat dalam pembangunan Blok Masela.
“Jangan menjadi penonton di atas kekayaan kita sendiri,” tegasnya.
GPP-MBD menutup pernyataan sikapnya dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat MBD.
“Maluku Barat Daya bukan pulau kosong. Blok Masela katong punya. Katong bukan penonton. Masyarakat MBD berhak terlibat,” kunci mantan Ketua Gerakan Mahasiswa MBD itu. (NS)
