AMBON,Nunusaku.id,- Gawat. Ternyata wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD) menjadi salah satu jalur keberangkatan penyelundupan orang dari Provinsi Maluku ke luar.
Tak heran bila itu terjadi. Sebab baik KKT maupun MBD merupakan dua daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar Indonesia, baik Australia mupun Timor Leste.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan dan Australian Federal Police (AFP), Divisi Hubinter Polri, dan Bareskrim Polri yang dilaksanakan di ruang tamu Kapolda Rabu (23/4/25).
Pimpinan perwakilan AFP yang hadir yaitu Chad Aston Daniel dan Lukman Anas, Divhubinter dan Bareskrim Polri (Kombes Pol Ricky Purnama, Kombes Pol Erick Hermawan, AKBP Moch. Adimas dan IPDA Kevin Jaladhira). Sedangkan Kapolda didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Samudi, Direktur Polairud, dan Direktur Reskrimum.
“Terkait persoalan itu, kami ingin mengetahui secara langsung kebutuhan di lapangan, baik dari sisi pelatihan maupun peralatan, agar kerjasama ini dapat berjalan efektif,” kata Chad.
Dikatakan, kunjungan dan pembicaraan antara para pihak ini penting, yang bertujuan memperkuat kerjasama antara AFP dan Polri dalam penanganan atau penanggulangan kejahatan lintas negara, khususnya people smuggling atau penyelundupan orang.
“Pembicaraan ini bagian dari program kerjasama penegakan hukum transnasional, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana people smuggling,” sebut Chad.
AFP, lanjut Chad Aston, siap memberikan dukungan teknis, termasuk penyediaan alat transportasi, workshop peningkatan kapasitas untuk personel Polri, hingga kegiatan sosialisasi bagi masyarakat yang rentan menjadi korban yang diperalat oleh para imigran atau penyelundup melakukan aksi tindak pidana ini.
Menanggapi hal itu, Kapolda menyampaikan kesiapan Polda Maluku untuk berkolaborasi. Sebagai bagian dari Polri, Polda Maluku selalu terbuka terhadap kerjasama dengan pihak manapun.
“Kami menyambut baik komitmen dari AFP. Upaya penanggulangan people smuggling perlu sinergi antara otoritas nasional dan internasional karena dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga Australia sebagai negara tujuan,” tegas Irjen Eddy.
Kapolda juga menyampaikan kalau jajaran Polda Maluku telah melakukan langkah-langkah konkret dalam penanganan people smuggling, termasuk beberapa pengungkapan kasus sebelumnya.
Menurutnya, kerjasama dengan AFP dinilai sebagai peluang strategis untuk meningkatkan kemampuan personel serta memperkuat sistem pengawasan wilayah laut yang menjadi titik rawan kejahatan lintas batas.
“Kami memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas institusi dalam upaya bersama menjaga keamanan kawasan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional,” pungkas Jenderal Bintang Dua itu. (NS)
