AMBON,NUNUSAKU.ID,– Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2018 dan 2019, memasuki babak baru.
Berkas perkara yang melibatkan empat orang tersangka tersebut resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 9 November 2026.
Kepastian itu diperoleh setelah penyidik Unit II Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku kembali mengirimkan berkas perkara 26 Oktober 2026 lalu, guna memenuhi petunjuk dan kelengkapan yang diminta pihak kejaksaan.
Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap dugaan penyalahgunaan ADD dan DD yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp935.978.124,40 atau sekitar Rp 935,9 juta.
Diketahui, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, masing-masing berinisial AM, IL, SWU, dan FR.
Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho menjelaskan, penyidik telah melaksanakan serangkaian proses penyidikan, termasuk melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum hingga akhirnya dinyatakan lengkap.
“Setelah dilakukan pengiriman kembali berkas perkara pada 26 Oktober 2026, pada 9 November 2026 JPU menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21,” jelas Handy di Ambon, Selasa (10/11).
Ia menambahkan, perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah tahun anggaran 2018 dan 2019, dengan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan sebesar Rp 935.978.124,40.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, tahapan selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap II.
Namun, pelaksanaan tahap II masih menunggu hasil koordinasi antara penyidik dengan JPU P-16 pada Kejaksaan Tinggi Maluku, terutama untuk memastikan kesiapan dan waktu penyerahan tersangka beserta barang bukti.
“Penyidik akan terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar tahap II berjalan sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Handy.
Dengan dinyatakannya berkas perkara P-21, penanganan kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah kini memasuki tahap persiapan penyerahan empat tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi menambahkan, penanganan perkara korupsi tersebut bagian dari komitmen Polri dalam memastikan penggunaan anggaran negara, termasuk ADD dan DD, berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penanganan perkara ini bukan semata-mata berorientasi pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab, tetapi juga sebagai upaya melindungi keuangan negara agar anggaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“DD dan ADD instrumen penting pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara harus ditangani secara serius, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Rositah.
Lebih lanjut, ia menegaskan Polda Maluku akan terus perkuat penanganan tindak pidana korupsi, baik melalui langkah pencegahan maupun penindakan, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip persamaan di hadapan hukum.
“Polda Maluku berkomitmen mendukung penguatan penegakan hukum sebagaimana salah satu fokus program kerja Kapolri. Kami ingin memastikan penanganan perkara korupsi dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, tanpa tebang pilih,” pungkasnya. (NS)
