Dugaan Korupsi Disdikbud Maluku, Jaksa Geledah Kantor & Rumah Bendahara, Sejumlah Dokumen Disita
IMG-20261117-WA0010

AMBON,NUNUSAKU.ID,– Dugaan korupsi penyalahgunaan pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku terus didalami pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Pendalaman itu dilakukan menyusul penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti di dua lokasi berbeda, yakni Kantor Disdikbud Maluku dan rumah pribadi bendahara di kawasan STAIN Ambon, Selasa (17/11/26).

Penggeledahan di Kantor Disdikbud Maluku berlangsung sejak pagi hingga sekitar pukul 12.00 WIT. Tim dipimpin langsung Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Pidsus) Kejati Maluku, Azer Jongker Orno, bersama sejumlah penyidik dengan pengawalan empat personel TNI.

Setibanya di lokasi, penyidik langsung memeriksa sejumlah ruangan kerja dan mengamankan dokumen yang dianggap berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah itu, penggeledahan dan penyitaan dokumen menyasar rumah pribadi Bendahara Disdikbud Maluku di kawasan STAIN Ambon.

Kasi Pidsus Kejati Maluku, Azer Jongker Orno menjelaskan, penggeledahan dilakukan secara bersamaan di dua lokasi untuk memperkuat pembuktian perkara yang kini telah memasuki tahap penyidikan.

“Hari ini kita lakukan penggeledahan di Disdikbud Maluku dan salah satu rumah milik bendahara di kawasan STAIN Ambon,” kata Orno kepada wartawan usai penyitaan.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mengumpulkan sekaligus memperdalam alat bukti guna mengungkap pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita tujuh boks dokumen dari Kantor Disdikbud Maluku dan satu boks dokumen dari rumah bendahara di kawasan STAIN Ambon.

Selain delapan boks dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tahun 2025, penyidik turut mengamankan sejumlah perangkat elektronik berupa telepon genggam, hard disk, dan flashdisk milik beberapa pegawai maupun saksi.

“Ada dokumen tujuh boks untuk tahun 2025 di Kantor Disdikbud Maluku dan satu boks di STAIN. Jadi total delapan boks yang menurut kami dianggap penting. Ada juga handphone, hard disk dan flashdisk milik beberapa pegawai atau saksi,” beber Orno.

Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya akan diteliti untuk mengungkap konstruksi perkara, termasuk alur pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas.

Meski demikian, Kejati Maluku belum bersedia memastikan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

“Untuk kerugian negara belum bisa dipastikan. Saya juga belum mau bereksplorasi. Tunggu saja,” tegas Orno.

Penyidik Dalami Peran Kepala Dinas Aktif

Menariknya, penyidik tidak hanya menelusuri dokumen pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga akan mengusut keterlibatan pihak-pihak yang diduga mengetahui, mengelola, maupun menikmati aliran anggaran tersebut.

Sepanjang tahun anggaran 2025, terdapat tiga pejabat yang pernah menduduki posisi pimpinan Disdikbud Maluku. Mereka yaitu Samsul Nandar Joisangadji yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas dan kini menjabat Sekretaris Dinas, James Leiwakabessy, serta Kepala Dinas aktif Sarlota Singerin.

“Peran ketiga orang ini juga akan kita dalami, termasuk mantan-mantan kepala dinas. Bahkan, siapapun yang terlibat dalam pengelolaan anggaran ini akan ditelusuri,” ungkap sumber penyidik kepada media ini, Selasa (17/11).

Menurut sumber tersebut, proses pencairan anggaran perjalanan dinas diduga lebih banyak berlangsung pada masa kepemimpinan James Leiwakabessy. Namun, hal itu masih harus ditelusuri dan diverifikasi lebih jauh oleh penyidik.

“Dalam perjalanan anggaran perjalanan dinas ini, ada yang tidak dapat dibuktikan dari sisi pertanggungjawaban. Itu yang kemudian menimbulkan dugaan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Tetapi semua pihak tetap harus didalami. Kita akan melihat siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang diuntungkan,” jelasnya.

Naik ke Tahap Penyidikan

Sebelumnya, pada Senin (26/10/26), Kejati Maluku resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan anggaran Disdikbud Maluku tahun anggaran 2025 dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Keputusan tersebut diambil setelah tim penyelidik Bidang Tindak Pidana Khusus melaksanakan ekspose perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Radot Parulian saat itu menjelaskan, peningkatan status perkara merupakan kesimpulan dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

“Pada hari ini, Senin, 26 Oktober 2026, Tim Penyelidik Bidang Pidsus Kejati Maluku telah melaksanakan ekspose hasil penyelidikan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan pengelolaan anggaran pada Disdikbud Maluku tahun 2025. Dalam ekspose tersebut, tim temukan adanya suatu peristiwa pidana yang dikategorikan tindak pidana korupsi dalam perkara dimaksud. Sehingga tim berkesimpulan meningkatkan status penanganannya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” jelas Radot.

Dalam proses pengusutan awal, dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Disdikbud Maluku disebut mencapai sekitar Rp 4,6 miliar.

Nilai tersebut berkaitan dengan belanja Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) periode Januari hingga Oktober 2025 yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Informasi tersebut merujuk pada dokumen pemeriksaan keuangan Inspektorat terhadap penggunaan anggaran tahun 2025 yang kemudian menjadi salah satu pintu masuk aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran.

Bahkan, berdasarkan informasi sumber media ini, terdapat sejumlah transaksi yang diduga mengarah pada belanja perjalanan dinas fiktif karena tidak didukung bukti sah dan lengkap.

“Ada sebagian transaksi mengarah pada indikasi belanja fiktif, terutama perjalanan dinas atau SPPD karena tidak didukung bukti sah dan lengkap sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Padahal setiap pengeluaran wajib didukung dokumen yang bisa diuji. Tapi ini tidak ada sama sekali,” ungkap sumber tersebut.

Kini, dengan penyitaan delapan boks dokumen serta sejumlah perangkat elektronik, penyidik Kejati Maluku memiliki tambahan bahan untuk mengurai dugaan penyimpangan tersebut.

Publik pun menanti sejauh mana hasil pendalaman penyidik akan mengungkap pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas Disdikbud Maluku tahun 2025. (NS)

Views: 11
Facebook
WhatsApp
Email