DPRD Maluku Minta Program Pertanian Pusat Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
DPRD-MALUKU

AMBON,NUNUSAKU.ID,– Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach menegaskan, pembangunan sektor pertanian di Maluku harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tantangan geografis, serta potensi unggulan masing-masing daerah.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan program pertanian dari pemerintah pusat tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi riil di daerah.

Menurutnya, kebijakan pembangunan pertanian di Maluku harus berbasis pada kebutuhan masyarakat dan potensi lokal, bukan sekadar menjalankan program yang dirancang secara seragam dari pusat.

“Membangun sektor pertanian di Maluku seharusnya disesuaikan dengan kondisi wilayah, tantangan dan potensi unggulan kita. Bukan memaksakan kehendak pusat di daerah,” tegas Yan saat rapat kerja dengan mitra komisi, Senin (16/11/26).

Ia juga menyoroti pentingnya proses seleksi calon petani dan calon lahan (CPCL) yang harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tepat sasaran oleh tenaga penyuluh pertanian yang kompeten.

Menurut Yan, ketepatan dalam menentukan CPCL menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program pertanian. Sebab, setiap wilayah memiliki karakteristik tanah, ketersediaan sumber daya air, budaya kerja masyarakat, serta tantangan yang berbeda.

“Jika program tetap dipaksakan dan tidak sesuai dengan budaya kerja, potensi lahan, sumber daya air serta tantangan wilayah kita, maka diyakini akan mubazir. Manfaatnya pun tidak akan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Yan menjelaskan, terdapat sejumlah aspek penting yang harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat sebelum membawa dan mengimplementasikan program pertanian di Maluku.

Pertama, karakteristik wilayah kepulauan. Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau terpisah menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi sarana produksi pertanian maupun pemasaran hasil panen.

Kedua, faktor iklim dan cuaca. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim, termasuk potensi kekeringan akibat fenomena El Niño. Karena itu, pemetaan wilayah dan pengelolaan sumber daya air harus menjadi bagian penting dalam perencanaan program.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar pertanian. Menurutnya, terdapat empat elemen utama yang wajib diperhatikan, yakni ketersediaan lahan, bibit, alat pertanian, dan pupuk.

Keempat, pengembangan komoditas unggulan lokal. Yan menilai pembangunan pertanian di Maluku tidak boleh hanya berorientasi pada produksi padi, tetapi juga harus memberikan perhatian serius terhadap komoditas pangan lokal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

“Komoditas seperti sagu, ubi kayu, sukun, dan jagung memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan dan karbohidrat masyarakat Maluku,” tegasnya Legislator Dapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD) itu.

Ia berharap, pemerintah dapat menyusun kebijakan pertanian yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat kepulauan.

Dengan demikian, program pemerintah pusat yang dibawa ke Maluku benar-benar menjawab kebutuhan petani, mengoptimalkan potensi daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai program terlihat bagus di atas kertas, tetapi ketika diterapkan di lapangan justru tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pertanian Maluku harus dibangun berdasarkan potensi dan karakteristik daerah sendiri,” kuncinya. (NS)

Views: 1
Facebook
WhatsApp
Email