AMBON,NUNUSAKU.ID,— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Barat Daya (MBD) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10/26).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa isu keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan Blok Masela. Mereka menilai masyarakat MBD tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah proyek migas berskala besar yang berada di wilayah Maluku.
“Blok Masela bukan bioskop, MBD bukan penonton,” menjadi salah satu seruan utama yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Pantauan di lokasi, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi melalui orasi dan sejumlah pesan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
Mereka menyoroti terutama persoalan kesempatan kerja, transparansi rekrutmen, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur penunjang di Pulau Masela.
Aksi tersebut dikoordinasikan Ketua Umum Gerakan Mahasisw (GEMA) MBD, Krisandi Petrik Laurika, bersama Ketua Cabang GMBK Ambon, Helmi Natro.
Mahasiswa menilai pengembangan Blok Masela harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah tersebut.
Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah proses perekrutan tenaga kerja oleh Petrosea. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan masyarakat MBD mendapatkan kesempatan yang terbuka dan adil untuk mengikuti proses tersebut.
Selain itu, mereka meminta adanya keterbukaan informasi mengenai lowongan pekerjaan, persyaratan, tahapan seleksi hingga mekanisme penerimaan tenaga kerja yang berkaitan dengan proyek Blok Masela.
“Inpex jang lupa AMDAL” dan “Jangan abaikan kami, kami punya hak yang sama.” tekan para pendemo.
Bagi mahasiswa, pembangunan Blok Masela tidak cukup hanya dilihat dari sisi investasi. Menurut mereka, proyek tersebut juga harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.
Dalam aksi di Kantor Gubernur Maluku, Aliansi Mahasiswa MBD menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
1 Meminta Gubernur Maluku mengambil langkah koordinasi untuk menghentikan sementara proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan Petrosea sampai ada kepastian mengenai akses yang adil bagi masyarakat MBD dan KKT.
2 Mendesak adanya koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Dinas ESDM, Dinas Ketenagakerjaan, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemkab MBD, Pemkab KKT serta perusahaan kontraktor yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela.
3 Meminta Pemprov Maluku mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam hal fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
4 Mendorong pemerintah menyiapkan tenaga kerja asal MBD yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan proyek melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, pemagangan serta fasilitasi penempatan kerja.
5, Meminta Gubernur mendorong INPEX membuka informasi rekrutmen secara transparan. Informasi tersebut meliputi kualifikasi, tahapan seleksi, jadwal penerimaan dan jalur pendaftaran yang dapat diakses masyarakat.
6 Meminta Gubernur memberikan penegasan kepada INPEX agar mengambil langkah terhadap Petrosea berkaitan dengan proses rekrutmen tenaga kerja yang menjadi sorotan mereka.
7 Mendesak pemerintah mendorong INPEX untuk membangun dermaga di Pulau Masela sebagai bagian dari kebutuhan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah.
8 Meminta adanya kejelasan mengenai porsi 30 persen tenaga kerja lokal untuk MBD dan KKT, termasuk jumlah pekerja, mekanisme penerimaan dan pembagian kesempatan kerja.
9 Meminta Gubernur berkoordinasi dengan Petrosea untuk memberikan klarifikasi dalam waktu dua hari terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja yang menjadi pokok aksi.
Rangkaian tuntutan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dibawa mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan lowongan pekerjaan.
Mereka juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia, transparansi informasi, keterlibatan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur serta kepastian porsi tenaga kerja lokal dalam proyek Blok Masela.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal memiliki kesempatan yang nyata untuk mengambil bagian dalam pembangunan.
Mereka juga meminta agar koordinasi antara Pemprov Maluku, pemerintah kabupaten, INPEX, SKK Migas dan perusahaan kontraktor dilakukan secara terbuka sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat segera mendapatkan penjelasan.
Bagi Aliansi Mahasiswa MBD, keberadaan proyek Blok Masela harus membawa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Maluku, khususnya masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah pengembangan proyek.
Karena itu, slogan “Blok Masela bukan bioskop, MBD bukan penonton” menjadi gambaran sikap mahasiswa dalam aksi tersebut.
Mereka menegaskan tidak ingin hanya menyaksikan perkembangan proyek dari luar. Masyarakat MBD, kata mereka, harus diberi ruang untuk bekerja, meningkatkan kompetensi dan ikut menikmati manfaat ekonomi dari pengembangan Blok Masela.
Aksi di Kantor Gubernur Maluku itu pun menjadi penegasan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu isu yang terus didorong mahasiswa di tengah proses pengembangan proyek strategis tersebut. (NS-02)
