AMBON,Nunusaku.id,- Langkah awal rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) atau Pelabuhan Maluku Terintegrasi di Desa Waisarisa Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) baru saja dimulai dengan dilakukannya penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di Jepang beberapa waktu lalu.
Adalah PT Indonesia Mitra Jaya (IMJ) dari Indonesia dan Shanxi Sheng’an Co., Ltd. dari Tiongkok yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk penyusunan Studi Pendahuluan (Pre-Feasibility Study/Pre-FS) Pengembangan Maluku Integrated Port (MIP), Selasa (7/10/25) lalu.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman ikut menyaksikan momentum penandatanganan MoU, menandai tonggak baru dalam upaya menghadirkan investasi internasional berskala besar di bumi para raja-raja.
Dalam kerjasama ini, IMJ akan menangani koordinasi lokal dan dukungan teknis dengan pemangku kepentingan di Indonesia, sedangkan Shanxi Sheng’an Co., Ltd. akan berkontribusi melalui pengalaman dan teknologi pengembangan pelabuhan modern.
Diketahui, MIP bersama dua proyek lainnya di Maluku masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk dijalankan dalam kurun waktu 2025-2029.
Selain dukungan pemerintah, swasta dan legislator, support dari masyarakat terutama di Waisarisa dan SBB khususnya serta Maluku pada umumnya sangat penting untuk suksesnya mega proyek tersebut.
Akan tetapi, baru juga langkah itu ditancapkan sebagai bentuk komitmen Gubernur HL bersama para investor bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Maluku, rasa pesimis dan skeptis sudah muncul dari segelintir orang.
Sebelumnya politisi PDI Perjuangan, Samson Atapary, kali ini giliran yang mengatasnamakan aktivis muda, Friady Toisuta. Anehnya, Friady justru meragukan MoU yang diteken para investor antar dua negara itu dan menuding Gubernur tak transparan soal isi MoU ke rakyat.
Tudingan dan skeptisme Friady pun langsung mendapat respons tajam dari Almindes Falantino Syauta, Sekretaris DPD KNPI Maluku.
Menurut Syauta, tudingan Friady terlalu mengada-ngada dan tidak berdasar. Sebab faktanya, Gubernur bukanlah pihak yang menandatangani langsung MoU tersebut, tetapi hanya ikut menyaksikan bersama Bupati SBB.
“Tudingan yang ngawur. Apa untungnya Gubernur harus sembunyikan isi MoU yang diteken para investor kepada rakyat Maluku ?. Malah sebaliknya harus dibuka supaya publik tahu bahwa langkah awal pembangunan MIP sudah dimulai,” ungkapnya kepada media ini via WhatsApp, Senin (20/10).
Apalagi, sedari awal menurut Syauta, baik sebelum maupun pasca penandatanganan MoU soal MIP di Jepang, Gubernur HL sudah beberkan substansi kerjasama antar investor Tiongkok dan Indonesia itu ke publik melalui media massa.
“Pernyataan pers pasca penandatanganan MoU itu pun dipublikasi oleh media, yang mana bukan saja dari pihak Gubernur Maluku saja, tetapi dari kedua investor pun telah jelas penegasan posisi MoU. Itu maksudnya agar publik atau masyarakat Maluku tahu dan lihat sejauh mana rencana MIP dimulai,” tegasnya.
Transparansi soal MIP itu bagi Syauta, sebagai bentuk nyata komitmen Gubernur Maluku untuk hadirkan investasi yang ramah dan bertanggungjawab, mengawal pembangunan untuk masyarakat serta melakukan transformasi Maluku.
Karena itu, seharunya sebagai bagian dari elemen masyarakat dan pemuda, mesti mendukung langkah baik Gubernur HL yang berniat menjadikan kehadiran MIP sebagai poros utama kebangkitan ekonomi Maluku.
“Bukan sebaliknya, membuat pernyataan pribadi yang seolah-olah atasnamakan masyarakat dan berniat mengganggu investasi masuk ke Maluku. Tabiat baku kuku, bukan baku keku sudah harus dihilangkan dari budaya orang Maluku saat ini,” jelasnya.
Lebih jauh menurut dia, kritik dari siapapun boleh-boleh saja karena dijamin aturan, asalkan berdasar dan mesti disertai pikiran konstruktif. Sebab diberbagai kesempatan Gubernur Maluku selalu tegaskan dirinya tidak antikritik dan terbuka atas pikiran-pikiran positif dari masyarakat untuk sama-sama membangun Maluku.
“Jangan ditaruh pikiran skeptis duluan terhadap rencana besar Gubernur dan pemerintah membangun MIP. Mestinya optimis lebih diutamakan karena tujuannya baik dan demi kepentingan Maluku pung bae,”
Ditegaskannya, MIP adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Itu wujud afirmasi terhadap usulan Pemerintah Provinsi. Dan jika kemudian itu jadi fokus pemerintah pusat dan daerah, maka mesti saling support dari semua stakeholder masyarakat di Bumi Raja-raja.
“Mestinya sebagai anak negeri kita harus mendukung upaya Presiden dan pemerintah pusat bersama Gubernur untuk wujudkan MIP demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat bumi Saka Mese Nusa pada khususnya dan Maluku pada umumnya,” demikian Syauta.
Rencana pembangunan Maluku Integrated Port ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam peraturan tersebut, Maluku disebut sebagai wilayah strategis yang akan menjadi simpul pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia.
Proyek pelabuhan ini diperkirakan akan mengundang investasi hingga 50 juta dolar Amerika Serikat. Fasilitas yang akan dikembangkan mencakup terminal peti kemas dan terminal kapal Ro-Ro, dengan sistem logistik modern yang terhubung dengan jalur perdagangan nasional dan internasional.
“Pelabuhan ini akan menjadi pintu baru bagi Maluku memasuki jaringan ekonomi global. Kita tidak ingin lagi menjadi daerah pinggiran, tapi menjadi simpul yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Gubernur Hendrik Lewerissa usai menyaksikan penandatanganan MoU di Osaka 7 Oktober 2025 lalu.
Ia menegaskan, kehadiran proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah provinsi untuk membuka isolasi wilayah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Maluku sebagai poros maritim timur Indonesia.
“Maluku memiliki potensi laut dan sumber daya alam luar biasa, tapi tanpa infrastruktur logistik yang memadai, potensi itu tidak akan bernilai maksimal. MIP hadir untuk menjembatani kesenjangan itu,” tegas Lewerissa.
Lebih lanjut, Gubernur Lewerissa menyebut MoU ini sebagai langkah nyata dalam membuka gerbang investasi ke Maluku, setelah sekian lama wilayah kepulauan itu menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
“Selama ini banyak investor hanya datang untuk melihat. Tapi sekarang, kita sudah sampai pada tahap kerja konkret. MoU ini menandai keseriusan dua pihak untuk menjadikan Maluku tidak lagi tertinggal,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan dukungan penuh terhadap studi kelayakan dan seluruh proses perizinan yang dibutuhkan agar proyek MIP bisa segera terealisasi.
“Pemerintah tidak ingin proyek ini berhenti di atas kertas. Kami akan kawal sampai tahap konstruksi dimulai. Maluku butuh pelabuhan modern untuk melayani masa depan,” tutur Gubernur.
Dengan penandatanganan ini, langkah menuju pembangunan Maluku Integrated Port resmi dimulai. Studi pendahuluan akan mengkaji kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan proyek sebelum masuk tahap feasibility study dan kontrak kerja sama.
Harapan besar kini tumbuh, dari Osaka untuk Maluku, dari kerja sama lintas bangsa untuk masa depan Indonesia Timur.
“Ini bukan sekadar proyek pelabuhan,” tutup Gubernur Lewerissa dengan nada optimis. “Ini adalah simbol kebangkitan Maluku, simbol bahwa daerah kepulauan pun bisa berdiri sejajar dengan pusat-pusat ekonomi besar di Indonesia.” kuncinya. (NS)
