Dari Maluku, Perguruan Tinggi 10 Provinsi Kepulauan Komitmen Perjuangkan Pengesahan RUU Daerah Kepulauan
IMG-20261123-WA0001

AMBON,NUNUSAKU.ID,– Perguruan tinggi di 10 Provinsi Kepulauan Indonesia resmi menyatakan komitmen bersama membentuk Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia (KPTKI).

Pembentukan konsorsium ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi akademik sekaligus memperjuangkan keadilan pembangunan bagi daerah-daerah kepulauan di Indonesia.

Komitmen tersebut tertuang dalam piagam Deklarasi Pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia dengan tajuk “Deklarasi Unpatti”, yang ditetapkan di Ambon-Maluku, Jumat (20/11/26).

Dalam deklarasi yang turut disaksikan dan diteken Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tersebut, ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara kodrat sosial-ekologis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, terdiri atas pulau-pulau besar (kontinental) serta ribuan pulau-pulau kecil.

Karakteristik wilayah kontinental dan kepulauan memiliki tata ekosistem, sosial budaya, serta dinamika ekonomi yang berbeda secara mendasar. Karena itu, pembangunan nasional mengharuskan penetapan kebijakan dan program strategis yang selaras dengan kondisi objektif ekologi dan sosial budaya masyarakat setempat.

Namun, penyeragaman kebijakan dan program nasional tanpa mempertimbangkan karakteristik spesifik wilayah kepulauan terbukti menimbulkan persoalan serius berupa ketimpangan spasial, sosial, dan ekonomi antardaerah.

Deklarasi tersebut juga menyoroti fenomena ketimpangan spasial, infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang masih berlangsung secara nyata antara kawasan Barat dan kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan kontinental dan kepulauan.

Kondisi ini diperberat oleh skema alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung berorientasi pada wilayah kontinental, tanpa memperhitungkan fakta objektif bahwa 70 persen hingga 92 persen wilayah provinsi kepulauan adalah lautan.

Akibat tingginya biaya logistik dan transportasi antarpulau, keterisolasian wilayah, serta rendahnya kapasitas fiskal daerah, provinsi kepulauan dinilai tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membangun infrastruktur dasar, memperkuat layanan publik, dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) secara optimal.

Atas dasar persoalan tersebut, Konsorsium PTKI berkomitmen penuh untuk memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di tingkat nasional sebagai instrumen hukum vital bagi 10 provinsi kepulauan.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberi kepastian hukum dalam alokasi fiskal yang memperhatikan luas wilayah lautan, menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya maritim, serta memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan SDM yang berkualitas secara berkeadilan.

Selain itu, konsorsium berkomitmen meningkatkan mutu sumber daya manusia di wilayah 10 provinsi kepulauan melalui pengembangan perguruan tinggi yang berkualitas dan berdampak, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.

Upaya tersebut akan dilakukan dengan mengamanatkan Pasal 48 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengembangan Tridharma secara kolaboratif oleh KPTKI menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sinergitas akademik, mendorong inovasi bersama, serta menjaga keberlanjutan dan daya tahan institusi.

Tiga Langkah Strategis Konsorsium

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pimpinan perguruan tinggi dari 10 wilayah provinsi kepulauan menyepakati tiga langkah strategis.

Pertama, membentuk KPTKI sebagai wadah pemikiran strategis, perjuangan kolektif, dan kolaborasi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis kepulauan.

Kedua, membentuk Forum Ketua dan Sekretaris KPTKI untuk memimpin kepengurusan awal, mengoordinasikan jejaring perguruan tinggi, serta mengawal konsolidasi kelembagaan.

Ketiga, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Khusus untuk mempersiapkan dokumen-dokumen strategis KPTKI, mencakup Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), visi, misi, serta Peta Jalan (Roadmap) Program Kerja pada tahun-tahun mendatang.

Melalui deklarasi ini, KPTKI menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan keadilan pembangunan kepulauan Indonesia melalui kolaborasi akademik, penguatan kelembagaan, dan perjuangan kebijakan yang berpihak pada karakteristik serta kebutuhan wilayah kepulauan. (NS)

Views: 0
Facebook
WhatsApp
Email