AMBON,Nunusaku.id,- Dalam waktu sehari, Selasa (8/4), Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur (Wagub) Abdullah Vanath kompak mengikuti dua agenda penting sekaligus.
Pertama, perayaan Pukana 7 Syawal Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat dan disusul mengunjungi Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah untuk berdialog guna meredam ketegangan di masyarakat.
Meski di dua tempat berbeda, namun pesan utama yang disampaikan Gubernur tetap satu yaitu menyerukan pesan damai untuk negeri Raja-raja bahwa “Katong Samua Basudara”.
“Katong boleh membangun gedung-gedung, jalan, jembatan, infrastruktur dan lainnya, tapi kalau katong gagal bangun persatuan dan kesatuan. Kalau katong lalai merawat perekatan-perekatan sosial, perkuat silaturahmi pela gandong orang basudara dan sebagainya maka percuma gedung-gedung yang katong bangun,” akunya.
“Percuma sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, dengan menghabiskan begitu banyak anggaran yang berasal dari uang rakyat, kalau katong lalai merawat persatuan, kesatuan dan solidaritas yang sungguh, tulus di kalangan masyarakat Maluku,” tegas Gubernur.
Dari Negeri Larike, orang nomor satu di Maluku itu pun menyerukan kepada masyarakat Maluku di Tenggara Raya, Pulau Buru, Pulau Seram, Kepulauan Lease dan Banda, semuanya adalah orang basudara.
“Katong samua basudara. Kalau ada perbedaan diantara kita, baik sifatnya personal, pribadi atau individu, jangan kita bawa atau geser jadi persoalan komunal. Jangan kita bawa jadi masalah kampung dan sebagainya,” pinta Lewerissa.
“Kita hidup di negara hukum Indonesia, dimana perangkat hukum, mekanisme dan sistem itu ada. Aparat penegak hukum itu ada. Maka kalau ada perselisihan, sengketa, kita harus percayakan hukum untuk menjalankan proses dan mekanismenya. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan,” tandasnya.
Masyarakat Maluku tambah Gubernur, adalah orang-orang beradab, beragama, berbudaya. Mempunyai nilai luhur dalam kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur.
“Semoga energi dan semangat positif perayaan Pukana ini dapat tersiar ke seluruh pelosok di Bumi Raja-raja,” harap Lewerissa.
Sementara di Negeri Aman Sahapory Kailolo, Gubernur berharap, dukungan dan kerjasama dari pemerintah negeri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat Kailolo sehingga kedamaian tetap terjaga di Maluku Tengah dan Maluku pada umumnya.
“Pemerintah provinsi Maluku, terutama saya dan pa Wagub tidak bisa bekerja sendiri bagi Maluku tanpa dukungan stakeholder masyarakat. Caranya, dengan menjaga keamanan, persatuan dan kedamaian itu sudah membantu melihat negeri Raja-raja maju lebih baik,” terang Lewerissa.
Diketahui, turun langsung dan dialog dengan masyarakat dilakukan Gubernur pasca dua pemuda Kailolo diduga alami Lakalantas beberapa hari lalu di Desa Kabauw, hingga memar dan luka-luka. Satu korban dirawat di RSUP Leimena Ambon dan satunya lagi rawat di rumah.
Gubernur bersama Wagub Abdullah Vanath, Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir serta Kapolresta Ambon AKBP Yoga Setya. Dialog dilakukan terbuka di pelataran kantor Negeri, disaksikan Raja, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh pemuda serta masyarakat setempat.
Di depan masyarakat, Gubernur menegaskan, kehadirannya bersama Wagub di Kailolo sebagai bentuk komitmen untuk mencurahkan sepenuhnya perhatian kepada masyarakat di Maluku, dengan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi sekecil apapun.
Sebab selain selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi menurut Lewerissa, keduanya menjadi orang tua bagi semua masyarakat di Bumi Raja-raja, tanpa memandang suku, agama ras dan golongan manapun.
“Paling penting kehadiran katong disini menunjukkan kepedulian dan perhatian untuk memastikan perdamaian dan hidup orang basudara tetap ada di Maluku. Memastikan silaturahmi antar orang basudara tetap terjaga. Katong cinta katong pung rakyat,” tegasnya.
Bahkan sebagai anak Lease yang memiliki hubungan kuat dengan Kailolo, Gubernur tegaskan, penting hadir untuk minta kepada masyarakat agar dapat mempercayakan sepenuhnya masalah yang dialami dua pemuda kepada pemerintah dan aparat keamanan.
Sebabnya pula walau Kapolresta juga ada sebagai jaminan proses hukum berjalan namun selaku Gubernur, Lewerissa akui, akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan Kapolda agar kepastian proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
“Katong hidup di negara hukum. Maka tidak boleh ada cara lain selain diserahkan pelanggaran hukum ke penegak hukum. Katong pastikan proses hukum tetap jalan. Siapapun yang bersalah, diproses. Katong hadir untuk pastikan itu sebagai wujud cinta kasih kepada masyarakat,” tegasnya. (NS)
