AMBON,Nunusaku.id,- Provinsi Maluku dengan sejarahnya yang gemilang sebagai bangsa bahari, adalah pewaris sejati dari semangat menyatakan kepada dunia bahwa laut di antara pulau-pulau Nusantara bukanlah pemisah, melainkan pemersatu.

Karena itu, dalam konteks pembangunan nasional hari ini, Maluku bukanlah sekadar sebuah provinsi diantara 38 provinsi lainnya.

Melainkan Maluku adalah garda terdepan, episentrum, dan laboratorium hidup dalam upaya bersama wujudkan visi nasional “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” dan menyongsong “Indonesia Emas 2045”.

Hal itu ditekankan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat tampil paparkan materi “Mensinergikan tata kelola pembangunan daerah di wilayah kepulauan” di seminar nasional hukum dan kedaulatan maritim nasional dalam rangka Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Rabu (1/10/25).

Bagi Lewerissa, kebijakan pembangunan maritim yang dirumuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bukanlah sekumpulan program yang berdiri sendiri. Kebijakan ini dirancang sebagai sebuah instrumen strategis yang memiliki dua sisi tak terpisahkan.

Di satu sisi, ia berfungsi sebagai perisai untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perairan yang strategis dan rawan.

Disisi lain, ia adalah motor penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan, dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran bagi segenap rakyat Maluku.

Terhadap fakta itu, Gubernur pun menegaskan posisi Maluku dalam peta maritim Indonesia yang bersifat sentral dan tak tergantikan.

“Secara geostrategis, wilayah perairan kita berada di persimpangan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang paling produktif yaitu 714 (Laut Banda), 715 (Laut Seram, Teluk Tomini, Laut Maluku, dan Laut Halmahera), serta 718 (Laut Arafura),” beber Gubernur.

Ketiga WPP ini secara kolektif menyumbang 36,52% dari total potensi sumber daya ikan nasional, dengan Jumlah Tangkapan yang Dibolehkan (JTB) mencapai 3.2 juta ton per tahun. Angka ini menegaskan bahwa Maluku bukan hanya kaya, tetapi secara strategis vital bagi ketahanan pangan dan pilar ekonomi biru nasional.

Kekayaan ini ditopang data kuantitatif yang impresif, menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi biru di Maluku yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya baik air payau maupun air tawar serta ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Namun ditengah kelimpahan potensi tersebut, Maluku dihadapkan pada sebuah paradoks: kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling terkait.

Ancaman Kedaulatan & Keberlanjutan

Di depan para dosen dan mahasiswa Hukum, Gubernur mengungkap fakta bahwa sesungguhnya wilayah perairan Maluku masih rentan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing serta destructive fishing (pengeboman ikan dan penggunaan Sianida).

Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan negara Miliaran rupiah, tetapi juga merusak ekosistem terumbu karang secara permanen dan mengancam mata pencaharian nelayan lokal yang jujur.

Selain itu terdapat pula tantangan kesenjangan pembanguan akibat permasalahan konektivitas yang akut. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan disparitas harga. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata dan dapat menciptakan kantong-kantong kemiskinan.

Tak hanya itu. Gubernur juga menyoroti dampak perubahan iklim yang telah menyebabkan abrasi pantai, intrusi air laut, pola cuaca yang tidak menentu dan pergeseran daerah tangkapan ikan.

Terdapat pula tantangan Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk proyek-proyek strategis berskala besar seperti Blok Masela, Maluku Integrated Port dan pengembangan industri maritim modern di masa depan yang akan membutuhkan banyak tenaga kerja terampil.

Walau begitu, keberadaan 19 pulau-pulau kecil terluar yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi pertanda kedaulatan Indonesia di Maluku secara fisik.

Namun pengelolaannya menuntut pendekatan terintegrasi yang melampaui sekadar aspek pertahanan dan keamanan. Pemprov melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah, menerapkan strategi pembangunan yang bertujuan mengubah kawasan perbatasan dari beranda belakang yang terisolasi menjadi “sabuk kemakmuran” yang hidup, dimana kehadiran negara dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Sadar akan kompleksitas tantangan yang menghadang itu, Gubernur HL bersama jajaran pemerintahan mengakui bahwa pengawasan laut yang begitu luas tidak dapat dilakukan sendiri. Karena itu dibangun sebuah model kerjasama multi-pihak yang solid.

Salah satu langkah konkrit yang telah ditempuh, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Kerjasama itu bertujuan untuk pengawasan bersama, penanganan pelanggaran terpadu, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas SDM pengawas serta meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Penguatan Kedaulatan Berjalan Seiring Peningkatan Kesejahteraan

Laut yang aman dan lestari harus menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat. Untuk memastikan hal itu terwujud, Gubernur menggulirkan serangkaian strategi ekonomi biru yang inklusif.

Pertama; penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional dipandang sebagai mandat strategis pembangunan ekonomi biru Indonesia.

Kedua; Maluku Integrated Port merupakan proyek strategis nasional yang akan menjadi penggerak transformasi ekonomi Maluku, dengan peran pusat sebagai konsolidasi logistik Indonesia Timur dan South-West Pacific, pusat industri perikanan modern serta kawasan industri terintegrasi yang membuka akses ekspor langsung ke pasar internasional secara lebih efisien.

Ketiga; pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Blok Masela yang merupakan proyek strategis nasional, memiliki peran penting bagi ketahanan nasional sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku.

Keempat; konektivitas merupakan urat nadi pembangunan kepulauan, sehingga pemerintah menjadikannya prioritas untuk melancarkan arus barang dan manusia, menekan disparitas harga, membuka isolasi wilayah serta memperluas akses pasar melalui penguatan tranportasi laut, infrastruktur darat dan pelabuhan, serta pembangunan jalan strategis seperti jalan trans Maluku.

Kelima; pemberdayaan ekonomi pesisir dan peningkatan kapasitas SDM difokuskan pada masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan untuk bertansformasi dari produsen bahan mentah menjadi pelaku usaha mandiri, berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan ketrampilan, akses permodalan dan saran serta penguatan kelembagaan.

Keenam; Dianugerahinya keindahan alam bahari yang luar biasa, menjadi modal utama pengembangan sektor pariwisata Maluku. Pemerintah daerah pun menggulirkan program-program yang bertumpu pada empat pilar utama : (1) penguatan destinasi unggulan, (2) peningkatan kapasitas SDM pariwisata, (3) promosi yang kolaboratif, dan (4) sinergi lintas sektor, termasuk dengan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

“Patut disyukuri, di awal tahun 2025 ini Menteri Bappenas berkesempatan langsung berkunjung ke Maluku untuk menyerahkan Masterplan Kepulauan Banda yang tentu mempermudah kita untuk membangun koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Kabupaten,” akui Gubernur.

Komitmen Mendorong Pengesahan UU Kepulauan 

Selain kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kepemimpinan Maluku selama lima tahun, Gubernur HL juga bertekad mendorong pengesahan Undang-undang Kepulauan sebagai prasyarat untuk perlakuan khusus wilayah Kepulauan.

Meliputi kompensasi biaya pembangunan yang tinggi, desentralisasi pengelolaan sumberdaya maritim serta pembangunan konektivitas antarpulau dan digital terintegrasi.

Melalui langkah jangka pendek, menengah dan panjang, mulai dari pembangunan momentum politik dan prioritas legislasi, perancangan dana khusus Kepulauan, hingga proyek percontohan desentralisasi maritim.

“Maluku berkomitmen mengurangi kesenjangan pembangunan dan memperkuat posisi wilayah kepulauan dalam konteks nasional,” tegas Gubernur HL.

Prinsipnya, arah pembangunan maritim Maluku bertumpu pada visi menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan negara dan sumber kesejahteraan rakyat, yang dijalankan melalui penguatan pengawasan dan penegakkan hukum serta pengembangan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Visi itu dapat terwujud melalui ruang kolaborasi pemerintah daerah dan Universitas Pattimura sebagai mitra strategis dalam riset kebijakan, penguatan regulasi, pendampingan hukum, pemberdayaan masyarakat dan literasi maritim.

Dengan sinergi pemerintah yang visioner, akademisi yang mencerahkan dan masyarakat yang berdaya, Maluku akan menjadi pusat gravitasi baru yang menentukan arah Indonesia menuju pusat peradaban maritim dunia. (NS)