Cegah Korupsi, KPK & Gubernur Maluku Sepakati Pembenahan Tiga Sektor Strategis
IMG_20261117_194820_306

AMBON,NUNUSAKU.ID,– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti tiga area yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Ketiga area tersebut yakni perencanaan pembangunan, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi (Rakor) dan supervisi yang melibatkan KPK RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), DPRD Maluku, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku di lantai VII kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11).

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengatakan, rapat koordinasi tersebut sangat bermanfaat karena terjadi diskusi, serta terbangunnya kesepahaman, dan kesepakatan mengenai langkah konkret pembenahan tata kelola pemerintahan, yang kemudian telah ditandatanganinya hasil rapat yang sangat bermanfaat bagi Pemprov Maluku.

“Tujuan Rakor ini adalah memperbaiki tata kelola dan pencegahan korupsi. Ada sejumlah hal krusial yang dibicarakan, antara lain pemberian dana hibah, pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengadaan barang dan jasa, termasuk potensi benturan kepentingan,” ungkap Lewerissa.

Menurutnya, hasil rapat telah dituangkan dalam berita acara yang memuat sejumlah butir dan langkah tindak lanjut sesuai tugas serta kewenangan masing-masing pihak, diikuti penandatanganan komitmen yang sangat bermanfaat bagi Pemprov Maluku.

“Rakor yang menurut kami sangat baik. Karena itu kami mengapresiasi yang tinggi kepada KPK RI, Kemendagri yang membersamai Pemerintah dan DPRD Maluku hari ini,” jelas Gubernur.

Gubernur Tegaskan Pembenahan Dalam Waktu Cepat

Lebih lanjut dikatakan Lewerissa, butir-butir dan langkah yang telah disepakati dan ditandatangani akan tindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing baik Pemda, DPRD maupun KPK.

Gubernur menegaskan, upaya pembenahan tidak harus diawali dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus. Hal terpenting adalah adanya keseriusan dan percepatan tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi.

“Semangat utamanya adalah perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Karena itu, langkah tindak lanjut harus dilakukan dengan cepat, tidak harus dibatasi dengan tenggat waktu,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayan V KPK RI, Maruli Tua Manurung mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku yang telah menyepakati sejumlah langkah perbaikan signifikan.

Termasuk menginstruksi kepada Sekretaris Daerah dan seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK. Bahkan, dalam berita acara rapat telah ditetapkan sejumlah tindak lanjut yang harus disampaikan ke KPK paling lambat akhir Desember.

“Dalam jangka pendek, telah jadi komitmen untuk selambat-lambatnya akhir Desember harus ada yang dilaporkan ke KPK, tindaklanjut atas rekomendasi-rekomendasi tersebut,” tegasnya.

Maruli menjelaskan, fokus pembenahan diarahkan pada tiga area utama Monitoring Center Survailance for Prevention (MCSP) , yang dampaknya signifikan terhadap pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pertama, perencanaan pembangunan. Dengan fokus pada mekanisme pengajuan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, baik dari sisi formal maupun substansi harus dibenahi.

Kedua, belanja hibah; agar proses penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawabannya mesti benar-benar dibenahi agar sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sehingga mampu mendukung pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, belanja barang dan jasa yang membutuhkan evaluasi dan pengawasan aktif seluruh perangkat daerah untuk mencegah penyimpangan dalam proses pengadaan.

Menurutnya, DPRD juga memiliki peran penting melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.

KPK berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan dalam rapat, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata yang berdampak terhadap peningkatan integritas pemerintahan.

“Kalau hasil rapat koordinasi hari ini benar-benar konsisten dilaksanakan dan disupervisi langsung Bapak Gubernur, maka pada survei berikutnya tahun 2027 seharusnya ada perbaikan yang signifikan,” ujarnya.

Selain tiga area tersebut, persoalan pengelolaan aset milik pemerintah daerah turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi.

Gubernur Lewerissa mencontohkan aset Ruko Mardika yang perlu segera dibenahi. Pemprov Maluku juga telah merencanakan sertifikasi tanah-tanah milik pemerintah daerah yang tercatat dalam daftar aset, tetapi belum seluruhnya didukung legalitas kepemilikan yang memadai.

Menurutnya, pembenahan aset merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah potensi penyalahgunaan aset daerah.

Rangkaian koordinasi KPK bersama pemerintah daerah di Maluku akan berlanjut di dua hari kedepan. Setelah pendalaman bersama Pemprov Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), KPK juga akan mengundang seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara hadir Ambon untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi.

Melalui sinergi KPK, Kemendagri, BPKP, Pemprov Maluku, dan DPRD, diharapkan pembenahan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan akuntabel. (NS)

Views: 8
Facebook
WhatsApp
Email