
AMBON,NUNUSAKU.ID,– Kasus dugaan pencurian merkuri di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku memasuki babak baru.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku telah menyerahkan berkas perkara tiga tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sejak 2 November 2026 lalu.
Namun, dalam perkembangannya, berkas perkara tersebut masih harus dilengkapi setelah jaksa memberikan petunjuk melalui P-19.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan, penyidik saat ini tengah memenuhi petunjuk jaksa sebelum berkas perkara kembali diserahkan untuk penelitian lebih lanjut.
Menurutnya, penanganan kasus ini bagian dari komitmen Polda Maluku dalam memastikan setiap dugaan tindak pidana diproses secara profesional, objektif, dan akuntabel.
“Polda Maluku terus mendorong agar setiap perkara yang ditangani dapat diproses secara profesional, objektif, dan akuntabel, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum,” ujar Rositah.
Kasus ini dilaporkan melalui Laporan Polisi nomor: LP/B/397/IX/2026/SPKT/POLDA MALUKU, tertanggal 14 September 2026. Peristiwa pencurian diketahui terjadi pada hari yang sama di Kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku, Jalan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Pengungkapan kasus bermula ketika pihak Dinas ESDM menemukan indikasi pembobolan gudang penyimpanan. Petugas menemukan jejak kaki pada bagian ventilasi serta sejumlah pengaman ventilasi yang telah rusak.
Setelah dilakukan pemeriksaan, merkuri yang sebelumnya disimpan di dalam gudang diketahui telah hilang. Pihak Dinas ESDM kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Maluku untuk diproses secara hukum.
Tiga Orang Ditetapkan Tersangka
Dalam proses penyidikan, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial HB (43), HM (34), dan AS (59).
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, HB diduga melakukan pencurian merkuri sebanyak 11 kali. Modusnya dengan memasuki area kantor, memanjat pagar, menggunakan kunci duplikat untuk membuka pintu utama, kemudian merusak pengaman pintu gudang menggunakan obeng.
Dalam salah satu aksi, HB diduga mengambil satu botol merkuri dari gudang dan menyerahkannya kepada AS. Selanjutnya, AS bersama HM diduga membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor ke tempat tinggal AS untuk diamankan.
Dari hasil pemeriksaan, HB mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 11 kali dan menjual merkuri tersebut kepada seseorang berinisial NY dengan harga berkisar Rp 9 juta hingga Rp 10 juta per botol.
Sementara AS dan HM mengakui keterlibatan dalam satu kali aksi pencurian bersama HB.
Keterangan para tersangka tersebut menjadi bagian untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Berkas Perkara Diserahkan
Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku telah menyerahkan berkas perkara tahap pertama kepada JPU pada 2 November 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa enam orang saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa para tersangka, serta menyita sejumlah barang bukti.
Barang bukti yang disita antara lain 10 karung berwarna putih, 22 botol air mineral ukuran 600 mililiter yang dibungkus lakban cokelat, tiga lembar berita acara penyerahan barang bukti, serta sejumlah dokumen rekening koran dari Bank Maluku Malut dan Bank BCA.
Namun, berdasarkan perkembangan penyidikan hingga 17 November 2026, penyidik masih melakukan pemenuhan terhadap petunjuk JPU sebagaimana tertuang dalam P-19.
Pemenuhan petunjuk tersebut menjadi tahapan penting untuk melengkapi persyaratan formil maupun materiil berkas perkara sebelum kembali diserahkan kepada kejaksaan untuk penelitian lebih lanjut.
Polda Pastikan Proses Hukum Jalan Tuntas
Rositah menegaskan, penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka maupun pengungkapan modus operandi. Seluruh tahapan hukum harus dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Yang menjadi prioritas memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan tuntas sesuai ketentuan. Penyidik harus memenuhi seluruh petunjuk jaksa, melengkapi berkas perkara, dan membangun koordinasi yang baik dengan kejaksaan agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Ia juga menekankan, bahwa pengamanan aset negara dari berbagai bentuk tindak pidana merupakan bagian penting dalam menjaga kepentingan publik.
Karena itu, Polda Maluku mengajak seluruh instansi pemerintah dan masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap aset serta barang milik negara yang memiliki nilai strategis.
“Penegakan hukum bukan semata-mata tentang mengungkap pelaku, tetapi juga memastikan tiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan hukum, didukung alat bukti yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan penegakan hukum menjadi salah satu perhatian dalam implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri,” pungkasnya. (NS)




