Oleh : Jack Wenno, SH (Praktisi Hukum/Advokat)
AMBON,NUNUSAKU.ID,- Setiap kali musim kemarau tiba dan langit kembali memutih oleh kabut asap, reaksi pertama yang paling mudah kita temui di ruang publik adalah makian kepada pemerintah. “Pemerintah lambat!”, “Pemerintah tidak becus!”, “Mana aksi nyatanya?”.
Kritik memang sah dan sangat diperlukan sebagai alat kontrol sosial. Namun, jika kita hanya berhenti pada caci maki dan menuding pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang bersalah atas bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kita sedang mengabaikan separuh dari akar masalahnya.
Menyelesaikan Karhutla bukanlah sulap yang bisa diselesaikan hanya dengan satu jentikan jari kebijakan dari pusat. Pemerintah memang memiliki tanggungjawab besar dalam hal regulasi, penegakan hukum terhadap korporasi nakal, hingga pengerahan ribuan personel pemadam kebakaran.
Namun, pemerintah tidak memiliki jutaan tangan dan mata untuk mengawasi setiap jengkal lahan gambut dan hutan di negeri yang luasnya jutaan hektar ini.
Mari kita berkaca pada realita di lapangan. Siapa sebenarnya yang menyalakan api? Tidak bisa dipungkiri, ada korporasi rakus yang membakar lahan demi efisiensi biaya.
Namun, berapa banyak pula kasus Karhutla yang dipicu oleh kelalaian masyarakat di tingkat tapak? Praktik pembukaan lahan perkebunan skala kecil dengan cara dibakar, kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di area kering, hingga pembakaran sampah yang merembet ke semak belukar.
Ketika kita masih menormalisasi pembakaran lahan, atau ketika kita diam saja melihat lingkungan sekitar dibakar, maka tanpa sadar kita adalah bagian dari masalah tersebut.
Karena itu, narasi yang harus kita bangun sekarang adalah narasi kolaborasi, bukan sekadar konfrontasi. Daripada menghabiskan energi untuk saling menyalahkan, mari kita mulai berbicara tentang solusi nyata yang bisa dieksekusi bersama.
Pertama, pencegahan dari tingkat akar rumput.
Masyarakat harus diedukasi dan difasilitasi untuk beralih ke metode pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning). Pemerintah dan pihak swasta harus turun memberikan alternatif alat berat atau pupuk hayati, bukan hanya datang memadamkan saat api sudah membesar.
Kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
Warga adalah mata dan telinga terbaik bagi negara. Jika melihat titik api atau aktivitas pembakaran lahan yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib, aparat desa, atau melalui aplikasi pelaporan bencana. Jangan hanya diam dan merekamnya untuk konten media sosial.
Ketiga, menjadi konsumen yang cerdas.
Masyarakat bisa menekan perusahaan agar tidak membakar lahan dengan cara memboikot produk-produk dari perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Ini adalah kekuatan ekonomi rakyat yang sangat ditakuti oleh korporasi nakal.
Negara ini terlalu besar dan kompleks untuk diurus sendirian oleh pemerintah. Karhutla adalah tamparan keras bagi kita semua bahwa kerusakan ekologi tidak mengenal batas wilayah dan tidak peduli pada siapa yang sedang berkuasa.
Langit yang bersih dan udara yang sehat bukan hanya hak asasi yang dituntut dari negara, melainkan hasil dari kerja keras dan kesadaran kolektif setiap warganya.
Mari berhentikan budaya saling tuding. Saatnya kita padamkan api kebencian di ruang digital, dan bersama-sama memadamkan api di hutan kita. Karena pada akhirnya, menjaga paru-paru dunia ini adalah tanggungjawab kita semua. (***)
