AMBON,NUNUSAKU.ID,– Kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Maluku mendorong Komisi II DPRD Maluku meminta percepatan pelaksanaan program Irigasi Perpompaan (IRPOM) guna membantu petani memenuhi kebutuhan air dan mencegah risiko gagal panen.
Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Maluku bersama mitra kerja, Rabu (14/10/26). Dalam rapat itu, perhatian diarahkan pada percepatan program IRPOM, khususnya di lahan tadah hujan dan kawasan pertanian yang rentan terdampak kekeringan.
Menurutnya, keterbatasan air bukan sekadar menghambat aktivitas pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu pendapatan keluarga petani dan ketersediaan pangan masyarakat.
“Beta mendorong percepatan program IRPOM di Maluku, terutama pada lahan tadah hujan dan wilayah pertanian yang rawan kekeringan. Sumber air permukaan maupun air tanah perlu dimanfaatkan sesuai kelayakan teknis dan ketersediaannya,” tegas Anos Yermias, anggota Komisi II DPRD Maluku.
Ia menilai, kondisi kemarau saat ini menuntut setiap hambatan pelaksanaan program segera ditangani. Proses pemberkasan, verifikasi, pencairan dana hingga pengeboran sumber air perlu mendapat kepastian penyelesaian, termasuk penetapan penanggung jawab dan target waktu yang jelas.
Maluku Barat Daya Jadi Perhatian
Perhatian khusus juga diarahkan pada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), terutama terkait usulan program IRPOM yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Kelompok tani, menurutnya, perlu mendapatkan pendampingan agar dapat memperbaiki kekurangan administrasi maupun teknis. Sementara itu, apabila suatu lokasi dinilai tidak layak secara teknis, pelaksana program diminta mencari alternatif lokasi yang memenuhi persyaratan sehingga kebutuhan air petani tetap dapat ditangani.
Selain MBD, percepatan program serupa juga dinilai penting bagi petani di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, serta wilayah lain di Maluku yang menghadapi ancaman kekeringan.
“Pemerintah dan pelaksana program diminta memetakan lahan terdampak serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan air dan kondisi pertanian di masing-masing daerah,” tandas Yermias.
Jangan Berhenti pada Pengadaan Pompa
Lebih lanjut, pelaksanaan IRPOM harus dipastikan tidak sebatas pengadaan dan pemasangan peralatan. Ketersediaan sumber air, fungsi pompa, kesiapan operator, pasokan energi, hingga biaya pemeliharaan juga harus menjadi perhatian agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat digunakan secara berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan IRPOM adalah air sampai ke lahan dan petani merasakan manfaatnya,” tegas Legislator Golkar dapil KKT-MBD itu.
Yermias berharap, pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat langkah penanganan kekeringan, sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan dan ketahanan pangan di Maluku dapat terjaga.
Bagi petani, kehadiran program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek menghadapi kekeringan, tetapi juga memperkuat ketersediaan air untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian di daerah. (NS)
