
AMBON,NUNUSAKU.ID,– Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak melakukan perjalanan ke luar daerah selama proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Maluku tahun anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Benhur saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian nota KUA-PPAS APBD 2027 oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Selasa (17/11/26) malam.
Benhur mengatakan, waktu pembahasan KUA-PPAS 2027 sangat terbatas sehingga membutuhkan kesiapan dan keterlibatan seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya TAPD dan pimpinan OPD.
“Mengingat waktu yang sangat terbatas dan singkat, diharapkan pimpinan OPD tidak bepergian ke luar daerah. Sehingga pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku dapat berjalan efektif,” tegas Benhur.
Ia menekankan, pembahasan anggaran harus tetap mengedepankan prinsip keberpihakan kepada rakyat melalui program-program prioritas pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Selain itu, Benhur meminta seluruh OPD menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap untuk memudahkan proses pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD.
“Kesiapan OPD sebagai pelaksana kegiatan sangat penting agar setiap program dan alokasi anggaran yang dibahas memiliki dasar perencanaan yang jelas serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” demikian Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam rapat paripurna menyampaikan rancangan KUA serta PPAS Provinsi Maluku tahun anggaran 2027.
Paripurna dipimpin Benhur Watubun didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Maluku, masing-masing Fauzan Rahawarin, Johan Lewerissa dan Asis Sangkala.
Dalam penyampaiannya, Gubernur menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian dari tahapan dan jadwal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dokumen KUA-PPAS menjadi jembatan penghubung antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Gubernur menjelaskan, prioritas pembangunan Maluku pada 2027 difokuskan pada penguatan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam unggulan, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan konektivitas antarpulau, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola pemerintahan berbasis kearifan lokal.
Pembangunan daerah juga diarahkan untuk mendukung program nasional dengan tetap memperhatikan kondisi makroekonomi dan proyeksi kemampuan keuangan daerah.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp 2,49 Triliun
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Provinsi Maluku merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp2,49 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 675,11 miliar, pendapatan transfer Rp 1,81 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 321,84 juta.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,30 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp 2,03 triliun, belanja modal Rp 70,94 miliar, belanja tidak terduga Rp 10 miliar, serta belanja transfer Rp 190,79 miliar.
Untuk penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 1 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 189,44 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku-Malut.
Gubernur berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif sehingga menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan pembangunan daerah.
Ia juga mengharapkan masukan dan pertimbangan dari pimpinan serta anggota DPRD untuk menyempurnakan dokumen tersebut agar dapat diselesaikan tepat waktu dan menjadi dasar bagi tahapan pembahasan anggaran selanjutnya.
Rapat paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Maluku, Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli dan asisten Sekda, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, serta insan pers.
Pada kesempatan yang sama, keluarga atau ahli waris A.M. Sangadji menyerahkan piagam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Piagam yang diterima dari Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, tersebut diserahkan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Maluku. (NS)




