AMBON,Nunusaku.id,- Guna membahas dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov), DPRD Maluku membentuk dua panitia khusus (Pansus).

Pembentukan Pansus dipertegas dalam rapat paripurna kedua masa persidangan II tahun 2026 yang berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (5/3/26).

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Fauzan Rahawarin bersama Ketua DPRD Benhur George Watubun, serta Wakil Ketua John Lewerissa dan Azis Sangkala.

Pembentukan Pansus tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) DPRD Maluku nomor 100.3.1.3 tahun 2026 dan nomor 100.3.3.2 tahun 2026.

Pansus akan membahas Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 6 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta Ranperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Saat memimpin rapat, Rahawarin menegaskan, pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

Karena itu, setiap Ranperda harus melalui proses pembahasan yang mendalam, komprehensif, dan partisipatif agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memandang perlu membentuk Pansus agar pembahasan kedua Ranperda tersebut dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah, dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memberikan masukan yang konstruktif.

“Pansus diharapkan dapat bekerja secara profesional dan terbuka dalam menyerap aspirasi serta pandangan dari berbagai elemen, sehingga Ranperda yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” ujar Fauzan.

Melalui pembahasan yang terarah dan komprehensif, DPRD Maluku sebutnya, berharap dua Ranperda itu nantinya dapat melahirkan kebijakan yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Maluku.

“Regulasi yang baik akan menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku,” demikian politisi NasDem itu. (NS)