AMBON,Nunusaku.id,- Tak hanya kader IMM Maluku, sorotan tajam juga datang dari organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) tentang adanya oknum-oknum aktivis yang mengaitkan persoalan individu seorang pejabat perbankan daerah dengan menyeret isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ke dalam perdebatan publik.
Fungsionaris Badko HMI Maluku, Ali Alkatiri mengingatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemahasiswaan, agar tetap mengedepankan etika dalam menyampaikan kritik dan tidak membawa persoalan individu ke ranah identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Menurut Ali, setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Hak tersebut juga melekat pada organisasi kemahasiswaan sebagai kekuatan moral dan sosial yang memiliki tanggungjawab mengawal jalannya pemerintahan serta penegakan hukum. Namun, kebebasan itu harus dijalankan secara bertanggungjawab dan tetap berada dalam koridor maupun etika publik.
“Perbedaan pandangan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Setiap organisasi berhak sampaikan aspirasi maupun kritik terhadap penyelenggara negara. Namun jangan sampai kritik yang disampaikan kehilangan substansi karena dibangun di atas sentimen SARA. Hal seperti itu justru akan memperkeruh keadaan dan mengaburkan pokok persoalan,” ujar Ali lewat pesan WhatsApp, Selasa (7/7).
Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum maupun etik yang dilakukan seseorang, maka penyelesaiannya harus diserahkan ke aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, hukum harus menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan persoalan, bukan tekanan opini ataupun penghakiman di ruang publik.
“Masyarakat atau pun pihak-pihak tertentu harus menghormati asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Jangan sudah lebih dulu menghakimi, menuding atau menuduh seseorang melakukan sesuatu tanpa tahu fakta sesungguhnya,” tegasnya.
Ali menilai, berkembangnya berbagai narasi di media sosial maupun ruang publik harus disikapi bijaksana. Masyarakat tidak boleh mudah terpancing opini-opini yang belum tentu didukung fakta yang utuh, apalagi jika narasi itu sengaja diarahkan untuk membangun sentimen terhadap kelompok agama maupun suku tertentu.
“Persoalan yang menyangkut individu tidak boleh digeneralisasi menjadi persoalan kelompok. Ketika identitas agama atau suku dijadikan alat untuk menyerang seseorang, maka yang terjadi bukan lagi kritik yang sehat, melainkan pembentukan stigma yang dapat melukai kehidupan sosial masyarakat.” ingatnya.
Ia mengingatkan, Maluku memiliki sejarah panjang dalam menjaga dan merawat perdamaian. Pengalaman konflik sosial masa lalu menjadi pelajaran berharga bahwa isu agama dan suku merupakan persoalan sangat sensitif sehingga tidak boleh dipolitisasi ataupun dimanfaatkan dalam dinamika sosial maupun politik.
“Kita semua memiliki tanggungjawab menjaga semangat orang basudara yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Maluku. Jangan sampai kepentingan sesaat justru merusak persatuan yang telah dibangun melalui proses panjang dan penuh pengorbanan.” tegasnya.
Menurut Ali, organisasi mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan (agent of change), kekuatan moral (moral force), sekaligus kekuatan intelektual (intellectual force). Karena itu, setiap sikap maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Mahasiswa seharusnya menjadi pelopor lahirnya ruang diskusi yang sehat. Kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, argumentasi yang rasional, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ruang publik dipenuhi provokasi yang justru memperbesar potensi konflik.” pesan Ali.
Ia juga mengajak seluruh organisasi kemahasiswaan untuk tetap mengedepankan dialog dan menghormati perbedaan pandangan. Menurutnya, perbedaan sikap terhadap suatu persoalan merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan yang mengorbankan persatuan.
“Demokrasi tidak mengajarkan kita untuk saling menjatuhkan melalui isu identitas. Demokrasi mengajarkan kita untuk berdebat dengan gagasan, mengkritik dengan argumentasi, dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ungkap Ali.
Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah kehidupan sosial.
“Mari kita sama-sama menjaga persatuan, hormati proses hukum, dan menjadikan kritik sarana memperkuat demokrasi, bukan sebagai alat untuk membangun kebencian. Maluku butuhkan kedewasaan berpikir, dialog yang sehat, serta komitmen bersama untuk menjaga harmoni dan semangat orang basudara,” kuncinya. (NS)
