AMBON,NUNUSAKU.ID,– Kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat “bodong” Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkuak.
Hasil audit Inspektorat Kota Ambon menemukan sebanyak 45 ASN yang tersebar di sekitar 20 sekolah diduga menjadi korban penerbitan SK kenaikan pangkat tidak sah atau bodong.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap adanya penyerahan uang sebesar Rp 74,7 juta dari 45 ASN. Selain itu, penggunaan SK yang tidak sah sebagai dasar penyesuaian gaji menyebabkan kelebihan pembayaran dari keuangan daerah yang sementara dihitung mencapai Rp 24,6 juta.
Temuan tersebut disampaikan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena didampingi Sekretaris Kota dan Kepala Inspektorat dalam konferensi pers di Balaikota Ambon, Senin (9/11/26).
Walikota menjelaskan, audit Inspektorat berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap fakta penerbitan SK tidak sah, mengidentifikasi modus operandi dan pihak-pihak yang diduga terlibat, menelusuri aliran uang, menghitung dampak terhadap keuangan daerah, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.
Berdasarkan hasil audit, praktik tersebut diduga bermula dari komunikasi melalui WhatsApp pada 7 November 2025 antara sejumlah pihak yang kemudian terlibat dalam pengurusan kenaikan pangkat ASN.
Memasuki Januari hingga Maret 2026, seorang perempuan berinisial GOKS, non ASN dan istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM Kota Ambon, mulai mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan bantuan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para guru.
Untuk meyakinkan calon korban, GOKS diduga menggunakan atribut atau seragam ASN serta membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan.
“Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan instansi terkait,” ungkap Wattimena.
Dalam menjalankan aksinya, GOKS diduga meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para guru. Akun tersebut kemudian digunakan untuk mengakses dan mengubah data kepegawaian, termasuk membuat penetapan angka kredit secara manual.
Pada April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK kenaikan pangkat yang diduga palsu. Kecurigaan muncul setelah beberapa penerima menemukan tanda tangan yang tidak sesuai dengan tanda tangan pejabat berwenang.
Meski salah satu pihak kemudian memblokir kontak komunikasi pada 4 Juni 2026, penerbitan dan penyerahan SK yang dipersoalkan tetap berlangsung. Bahkan, pada Juni hingga Agustus 2026, sejumlah ASN masih menerima dokumen tersebut.
“Persoalan semakin terungkap ketika para ASN menemukan ketidaksesuaian pembayaran gaji pada periode Juli hingga Oktober 2026,” beber Walikota.
Puncaknya, pada 15 Oktober 2026, Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) yang menjadi dasar penerbitan SK tersebut tidak pernah diterbitkan.
Tiga Pihak Diduga Terlibat
Dalam pemaparan hasil audit, Inspektorat mengidentifikasi tiga pihak yang diduga memiliki peran berbeda dalam praktik pengurusan kenaikan pangkat tersebut.
Pertama, GOKS, non-ASN yang merupakan istri ASN di lingkungan BKPSDM Kota Ambon. Ia diduga berperan menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN milik ASN, membuat atau mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK yang tidak sah kepada para korban.
Kedua, JM, ASN yang merupakan mantan operator CASN pada BKPSDM Kota Ambon.
Berdasarkan pemeriksaan, JM diketahui menerima dan menginput berkas dari GOKS, isterijya serta memberi pendampingan terkait penetapan angka kredit. Namun, Inspektorat menyatakan belum menemukan bukti bahwa JM membuat SK bodong.
“Keterlibatan JM dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran prosedur karena membantu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi kepegawaian,” jelas Walikota.
Ketiga, LR, seorang ASN pada BKPSDM Kota Ambon, yang diduga menghubungkan GOKS dengan JM dan para guru serta menyuruh pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional. Inspektorat menduga LR turut serta dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Sementara itu, 45 ASN yang menyerahkan uang dan menggunakan SK tidak sah untuk proses perubahan gaji dikategorikan sebagai korban. Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon juga menyoroti kelalaian para ASN karena mempercayakan pengurusan kenaikan pangkat kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
45 SK Tidak Memiliki Pertek BKN
Wattimena menegaskan, hasil pemeriksaan memastikan bahwa 45 SK kenaikan pangkat yang menjadi objek audit tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN.
Padahal, Pertek BKN merupakan bagian penting dalam mekanisme administrasi kenaikan pangkat ASN sebelum SK diterbitkan secara resmi.
Inspektorat juga menemukan bahwa penerbitan SK tersebut dilakukan di luar mekanisme resmi Pemerintah Kota Ambon melalui BKPSDM.
Bahkan, ditemukan ASN yang memegang dua SK sekaligus, yakni satu SK yang diduga bodong dan satu SK asli yang diterbitkan melalui prosedur resmi.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah ASN baru menyadari persoalan setelah SK kenaikan pangkat yang mereka urus melalui jalur resmi akhirnya diterbitkan.
“Dari audit terhadap 45 ASN, Inspektorat mencatat total uang yang diserahkan mencapai Rp 74,7 juta. Sementara kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan SK tidak sah sementara dihitung sebesar Rp 24,6 juta,” ungkap Bodewin.
Walikota menegaskan, angka tersebut masih akan diteliti dan dihitung kembali secara cermat untuk memastikan besaran kerugian keuangan daerah yang sebenarnya.
Pemkot Siapkan Langkah Hukum
Menindaklanjuti temuan tersebut, Inspektorat memberikan sejumlah rekomendasi kepada Wali Kota Ambon.
Rekomendasi itu meliputi penguatan pengendalian dan sosialisasi mekanisme kenaikan pangkat kepada seluruh ASN, memperketat pengamanan akun MyASN, serta melakukan verifikasi terhadap seluruh 45 SK yang menjadi objek pemeriksaan dengan mencocokkan data kepegawaian dan dokumen Pertek BKN.
Selain itu, Pemkot diminta membenahi sistem pengendalian administrasi dengan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran gaji. Setiap SK wajib diverifikasi terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar perubahan gaji ASN.
Inspektorat juga merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepegawaian terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta mempertimbangkan penerusan perkara kepada aparat penegak hukum.
Wattimena mengatakan, dirinya telah memerintahkan Bagian Hukum untuk membawa hasil pemeriksaan beserta bukti SK asli dan SK yang diduga palsu kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, hasil audit Inspektorat merupakan temuan awal untuk mengungkap persoalan tersebut. Sementara penetapan unsur pidana, tersangka, maupun pihak yang bertanggung jawab secara hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Walikota berharap penanganan kasus ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi momentum pembenahan tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
“Kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar tidak mengambil jalan pintas dalam mengurus kenaikan pangkat. Seluruh proses administrasi kepegawaian harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sistem yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Disisi lain, kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan internal, khususnya terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, sehingga praktik serupa tidak kembali terjadi di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan di Kota Ambon. (NS)
