AMBON,Nunusaku.id,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menegaskan arah politik baru yang berpijak pada kekuatan maritim sebagai basis pembangunan daerah.
Langkah itu disampaikan langsung Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun kepada awak media di kantor DPD kawasan Karang Panjang Ambon, Senin (3/11/25).
Pernyataan politik tersebut menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) ke-6 dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang berlangsung untuk tiga wilayah: Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Benhur menegaskan, arah perjuangan politik PDI Perjuangan Maluku lima tahun ke depan akan difokuskan pada tema besar: “Kedaulatan Maritim Maluku, Jalan Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”
“Bung Karno menempatkan laut sebagai beranda depan. Karena itu paradigma lama yang memandang laut sebagai tempat buangan harus diubah. Inilah politik hijau PDI Perjuangan,” tegas Benhur.
Ia menjelaskan, semangat politik maritim itu bukan sekadar slogan, tetapi akan diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.
Sebagai bentuk implementasi, partai berlambang banteng moncong putih itu akan melaksanakan gerakan penghijauan di sejumlah wilayah seperti Gunung Nona, Siwang, dan Passo, melanjutkan aksi serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.
Selain itu, partai akan memperjuangkan pemerataan distribusi anggaran antara wilayah daratan dan kepulauan agar lebih berkeadilan.
“Daerah dengan pulau-pulau kecil seperti Maluku Barat Daya (MBD) seharusnya mendapat alokasi lebih besar karena biaya transportasi dan aksesnya jauh lebih sulit,” ujarnya.
Ketua DPRD Maluku itu menambahkan, fraksi PDI Perjuangan di DPRD juga akan mengawal isu-isu strategis, termasuk keadilan hasil daerah dan kebijakan transhipment yang dinilai masih merugikan Maluku.
“PDI Perjuangan pasti akan merebut kekuasaan 2029. Tapi kekuasaan itu bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan demi mewujudkan visi kerakyatan dan keadilan sosial,” tegasnya.
Selain itu, Benhur juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sebagai dasar bagi kemajuan sektor lain.
“Pendidikan dan kesehatan penting, tapi tanpa hukum yang ditegakkan dengan benar, semuanya sia-sia,” katanya.
Ia menambahkan, partai akan mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) turunan dari KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
“KUHP ini bukan lagi warisan kolonial, tapi hukum yang berjiwa Pancasila dan menghargai nilai-nilai lokal,” jelasnya.
Terkait hubungan dengan pemerintah daerah, Benhur menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan tetap bersikap bersahabat namun kritis.
“Kalau pemerintah bekerja baik, kami dukung. Kalau tidak, kami akan bersikap. Partai ini dinamis,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Benhur juga membacakan struktur kepengurusan baru DPD PDI Perjuangan Maluku periode 2025-2030, yang menempatkan sejumlah tokoh di bidang-bidang strategis seperti pemerintahan, ekonomi kreatif, hukum, pendidikan, dan advokasi rakyat.
Ia menegaskan, pergantian beberapa ketua DPC adalah bagian dari proses regenerasi, bukan karena faktor suka atau tidak suka.u
“DPP memiliki pertimbangan subjektif yang melihat kebutuhan penyegaran dan dinamika sosial. Kalau sudah dua atau tiga kali menjabat, harus memberi ruang bagi generasi baru,” tandasnya.
Jadikan Laut Sumber Kesejahteraan Rakyat
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku Nancy Purmiasa, menjelaskan, tema besar “Kedaulatan Maritim Maluku” sejalan dengan kebijakan nasional partai yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis kepulauan.
“Selama ini kita membangun dengan wawasan kontinental, padahal Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu, PDI Perjuangan menegaskan kembali pembangunan berbasis maritim,” ujarnya.
Menurut Purmiasa, arah pembangunan tersebut sangat relevan bagi Maluku yang 93 persen wilayahnya berupa laut.
“Sudah saatnya kita membangun dari laut untuk mencapai kemandirian ekonomi. Tidak selamanya kita menadahkan tangan ke pusat,” tambahnya.
Ia menegaskan, lima tahun ke depan seluruh sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi akan diintegrasikan dalam kerangka kemandirian maritim.
“Darat menjadi penopang, tapi fokus pembangunan kita adalah dari laut,” tegasnya.
Melalui politik maritim yang berakar pada nilai kerakyatan, PDI Perjuangan Maluku berkomitmen menjadikan laut bukan sekadar batas wilayah, melainkan sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat.
“Lima tahun ke depan, PDI Perjuangan akan berjuang membangun Maluku dari laut agar laut benar-benar menjadi sumber kesejahteraan rakyat,” pungkas Benhur. (NS-01)
