AMBON,Nunusaku.id,- Ditengah gencar-gencarnya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran guna membiayai kebutuhan mendesak dan mendasar masyarakat, bukan seremonial dan sifatnya euphoria, hal bertolak belakang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Dipimpin sang Walikota Bodewin Wattimena, “rombongan besar” diboyong untuk mengikuti momen seremonial musyawarah nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) VII tahun 2025 di Kota Surabaya-Jawa Timur, 5-10 Mei 2025.
Rombongan berangkat bertahap mulai Senin dengan maskapai Lion Air flight Ambon-Surabaya. Selain Walikota dan isteri selaku ketua tim penggerak PKK dan Dekranasda yang wajib hadiri APEKSI, sejumlah kepala dinas teknis turut diundang karena ada agenda terkait seperti Plt Kadiskominfo, Kepala DLHP, Bappeda, DPMPTSP, juga Kabag Pemerintahan, pemilik gawe APEKSI ikut ke kota Pahlawan.
Ada pula Kadis Pariwisata. Yah, walau tidak ada agenda khusus di APEKSI yang melibatkan Kadis selaku peserta, namun alibinya tentu untuk “mendampingi” kegiatan karnaval budaya dan pentas seni yang jadi rangkaian Munas APEKSI.
Namun parahnya, kepala dinas tak terkait event seperti kepala badan kepegawaian dan kepala badan pengelola keuangan turut ikut ke Surabaya. Modusnya, mendampingi Walikota dan istri bertemu Konjen AS di Surabaya. Itu terlihat dari sejumlah dokumentasi foto bersama para Kadis lainnya yang dikirim.
Demikian pula agenda bukan utama atau sisipan APEKSI yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Ambon dan PT Pelindo-Surabaya tentang “kerjasama dan optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah kota Ambon pada terminal Petikemas Ambon” juga mendatangkan Kabag Hukum dan Kadis Perhubungan ke Surabaya.
Selain itu, sumber media ini menyebut, bukan hanya sejumlah kepala dinas tak terkait itu, namun diduga ada puluhan anggota PKK Kota Ambon ikut pula ke APEKSI. Tak tahu pasti alasan PKK menyertakan anggotanya sebanyak itu, padahal tak ada agenda PKK disana.
“Masa sampai 20 orang bagaimana, ngga ada. Kata siapa,” tepis Pj Sekkot, Robby Sapulette, Senin (5/5).
Bahkan sumber juga bilang, ada kurang lebih 12 orang pewarta juga dilibatkan ke APEKSI. Setelah ditelusuri, dua orang diantaranya ternyata “rombongan liar” alias bukan jurnalis, pegawai Pemkot atau tim seni dan budaya dengan inisial MK dan HS.
“Heder, Mario pigi lai. Kapasitas seng jelas sebagai apa dan bikin apa disana,” tandas sumber yang meminta namanya tidak dipublish.
Sejumlah artis, penyanyi, pemain musik dan penari juga diboyong untuk tampil di pentas seni untuk tunjukkan nyawa “Ambon City of Music”. Pj Sekkot Robby Sapulette tak masalahkan jika artis, penyanyi dan pemain musik dibawa karena jelas kegiatannya.
“Kegiatan pameran dan seni budaya mau dan tidak mau harus melibatkan para seniman, artis kota Ambon, penyanyi dan sebagainya. Itu konsekuensi. Mau dan tidak mau kita harus bawa artis, penyanyi, pemain musik harus kita bawa. Itu yang akan kita tampilkan disana,” terangnya.
Tak hanya itu, Camat, Lurah, Kades/Raja turut merapat ke Kota Pahlawan. “Pimpinan OPD terkait wajib ikut. Raja/Kades itu berkaitan budaya, ada yang ikut serta kesana (APEKSI-red),” akui Pj Sekkot.
Jika dikalkulasi, dengan rombongan 50-75 orang yang difasilitasi Pemkot Ambon mulai dari tiket pesawat Ambon-Surabaya (PP) standar Lion Air dengan harga Rp 1,8 juta/orang, biaya hotel 4-5 hari ditambah uang saku (transport+makan) yang berkisar Rp 4-5 juta lebih per orang (standar non eselon II), maka diperkirakan ratusan juta bahkan mungkin saja Miliaran uang kas daerah telah terkuras habis hanya untuk satu event.
Padahal, Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 telah jelas mengaturnya.
Gubernur dan Bupati/Walikota dalam diktum keempat poin satu untuk; membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion.
Poin kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Poin keempat; mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
Akan tetapi, Pj Sekkot mengaku, Pemkot Ambon sudah melakukan efisiensi anggaran dan sisa anggaran efisiensi itu yang dipakai untuk perjalanan dinas ke APEKSI.
“Efisiensi yah efisiensi. Kita sudah melakukan itu. Dan OPD yang berangkat itu, mereka menggunakan dana perjalanan dinas dari masing-masing OPD yang tersisa setelah dilakukan efisiensi,” jelasnya.
Aktivis muda Kota Ambon, Hamid Fakaubun mengkritisi keras alasan dan kebijakan Pemkot Ambon itu. Sebab itu menunjukkan Pemkot baik Walikota, Pj Sekkot maupun pimpinan OPD Pemkot Ambon tidak bijak serta tidak pro kepada kepentingan masyarakat.
“Ada banyak persoalan di kota yang lebih urgen dan penting untuk diselesaikan semisal TPP, alokasi dana desa (ADD), piutang pihak ketiga dan hutang daerah senilai Rp 103 Miliar, ketimbang harus menghamburkan anggaran fantastis ke momen seremonial seperti APEKSI,” akunya via seluler, Rabu (7/5).
Sapulette tak ambil pusing dan yakin apa yang ditempuh pihaknya sudah benar dan sesuai. “Kewajiban OPD teknis terkait untuk hadir di APEKSI tidak bisa dipungkiri,” ungkapnya.
Soal besaran anggaran yang dihabiskan Pemkot Ambon untuk gelaran APEKSI, apakah capai miliaran rupiah, mantan Kadishub itu tak tahu pasti, sebab domain di bagian pemerintahan. “Miliar saja. Ratusan miliar bagaimana,” akunya.
Yah, bukan tidak mungkin, “rombongan liar” banyak diikut sertakan ke APEKSI oleh Pemkot Ambon, dengan modus-modus tertentu, tanpa ada peran dan fungsinya, namun tidak terpantau radar media di Ambon dan terbentur para pihak yang enggan memberi konfirmasi. (NS)
