AMBON,Nunusaku.id,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menggelar rapat dengar pendapat bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari daerah pemilihan Maluku di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (14/4/2025).
Rapat yang dibuka Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, dihadiri para wakil dan anggota DPRD Maluku serta enam dari delapan anggota DPR dan DPD RI dapil Maluku.
Keenam wakil rakyat Maluku di Senayan yaitu Mercy Barends, Saadiah Uluputty, Alimudin Kolatlena, Novita Anakotta, Nono Sampono dan Bisry As Shidiq Latuconsina.
Adapun dua wakil rakyat yang berhalangan, yaitu Widya Pratiwi dari PAN dan Senator Anna Latuconsina.
Pertemuan ini menjadi ajang penting dalam menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antara legislatif pusat dan daerah, khususnya dalam menanggapi kebijakan efisiensi anggaran nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2025.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun mengaku, harapan besar agar para anggota legislatif pusat dari Maluku menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di Jakarta.
“Delapan orang ini tumpuan harapan seluruh rakyat Maluku. Kami berharap semua pandangan yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi pegangan untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional,” ujarnya penuh semangat.
Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari dampak efisiensi anggaran terhadap program daerah, status tenaga honorer, hingga masa depan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang menjadi perhatian nasional.
Anggota DPD RI, Novita Anakotta, dalam tanggapannya menyatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat telah melalui prosedur yang sah dan transparan.
Anakotta juga menegaskan, program Kopdes Merah Putih akan tetap berjalan dengan dukungan anggaran dari APBN, meski terdapat catatan terkait beban legalitas di tingkat APBD.
“Kami berdelapan akan terus menyuarakan kepentingan Maluku di pusat. Terkait pembangunan Ambon New Port, status tenaga honorer, hingga dana bagi hasil Perikanan, semua sudah kami sampaikan dan kami kawal dalam rapat-rapat kerja bersama kementerian terkait,” ujarnya.
Novita juga menekankan pentingnya sinergi informasi antara DPRD Maluku dan wakil rakyat di Senayan agar perjuangan aspirasi rakyat bisa lebih terarah dan efektif.
Lebih lanjut, Benhur kembali menegaskan, pentingnya komitmen bersama untuk terus mengawal kebijakan pemerintah pusat agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat Maluku.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kebersamaan dan terus memperkuat sinergi dalam membangun provinsi Maluku ke depan.
“Pertemuan hari ini awal yang baik. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, karena Maluku membutuhkan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah demi kemajuan bersama,” tutup politisi PDI Perjuangan itu.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi strategis antara DPRD, DPR dan DPD RI, sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Maluku ditengah tantangan efisiensi fiskal nasional. (NS-02)
