AMBON,Nunusaku.id,- Untuk kedua kalinya dalam tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali hadirkan program Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) di pelataran Balaikota, Jum’at (21/3/25).

Namun kali ini, Walikota Bodewin Wattimena tak hadir. Lantaran Bodewin harus berkunjung ke Kota Ternate-Maluku Utara untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Maluku-Maluku Utara.

Wakil Walikota (Wawali) Ambon Ely Toisuta didampingi Pj Sekretaris Kota Robby Sapulette dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima aduan dan persoalan masyarakat.

Beberapa persoalan yang disampaikan di WAJAR kali ini antara lain:

1. Sengketa lahan TPA;

Warga mempertanyakan penggunaan lahan dati keluarga Leseyasel di Hutumuri sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh pemerintah kota Ambon tanpa penyelesaian yang jelas.

2. Krisis air bersih di Gunung Nona dan Keramat Jaya;

Warga mengeluhkan keterbatasan pasokan air dari PDAM akibat jaringan distribusi yang belum menjangkau seluruh wilayah.

3. Bantuan sosial yang belum merata;

Keluarga Luturmas, warga Kudamati  mengaku bahwa mereka belum pernah menerima bantuan sosial apapun meski telah tinggal disana selama 40 tahun dan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan.

4. Program rumah rehabilitasi;

Salah satu warga Soya mempertanyakan janji perbaikan rumah yang telah disurvei sejak dua tahun lalu, tetapi belum ada realisasi.

5. Penetapan Raja Negeri Rumahtiga;

Perdebatan mengenai pengangkatan Raja masih menjadi topik hangat di masyarakat. Perlu perhatian dan keseriusan pemerintah kota.

6. Kebisingan tempat karaoke;

Warga Urimessing melaporkan tempat karaoke Blitz yang tidak memiliki peredam suara sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar.

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pagar rumah;

Salah satu keluarga mempertanyakan aturan perizinan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah.

8. Gaji karyawan stagnan;

Seorang karyawan Apotek Valentine yang telah bekerja sejak tahun 2000 keluhkan gajinya tidak pernah naik dan perusahaan belum mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Merespons berbagai aduan itu, Wawali menegaskan, Pemkot Ambon akan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan setiap persoalan yang disampaikan.

“Kami ingin memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat dalam memberikan solusi bagi masyarakat. Semua keluhan ini akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait,” ujarnya.

Dirinya pun langsung menetapkan beberapa tindakan segera terhadap persoalan masyarakat yaitu :

– Dinas PUPR akan meninjau permasalahan air bersih dan melakukan evaluasi distribusi pipa di wilayah terdampak.

– Dinas Sosial akan mengusut warga yang tidak menerima bantuan sosial selama puluhan tahun.

– Dinas PMPTSP akan mengevaluasi kebijakan terkait IMB untuk memastikan aturan diterapkan dengan adil.

– Dinas Tenaga Kerja akan menyelidiki laporan terkait PT Apotek Valentine guna memastikan hak karyawan terpenuhi.

– Dinas Pariwisata dan Satpol PP akan melakukan inspeksi terhadap tempat karaoke yang mengganggu kenyamanan warga.

“Katong masyarakat berharap agar mekanisme penyampaian aspirasi ini terus berjalan secara efektif dan ditindaklanjuti pemerintah,” tandas Korneles, salah satu peserta WAJAR.

Dengan komitmen kuat, Wawali berharap, program ini benar-benar menjadi jembatan yang mempercepat penyelesaian masalah warga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon. (NS-02)