AMBON,Nunusaku.id,- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL) menegaskan, sebagai kepala daerah dirinya membuka “karpet merah” untuk Healty Investmen atau investasi yang sehat bagi setiap investor yang ingin dan berniat membantu pemerintah daerah membangun Maluku.
Artinya, memberi ruang seluas-luasnya investasi masuk tetapi tetap harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Serta membuka kesempatan kepada putra-putri daerah untuk bekerja, yang akan berdampak terhadap turunnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan,” tandas HL dalam dialog interaktif dengan topik : “Satu Jam bersama Gubernur Maluku” di studio program 1 RRI Ambon, Senin (10/3/2025).
Apalagi menurutnya, beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani tiga proyek strategis nasional (PSN) di Maluku dari 77 secara nasional. Salah satu PSN itu ialah Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Terpadu Maluku, selain pengembangan Blok Masela dan proyek bendungan Waeapu di Buru.
“Dengan ditandatanganinya PSN oleh pak Presiden menunjukkan itu jadi prioritas beliau kedepan. Diharapkan agar proyek ini benar-benar terealisasi di Maluku oleh pemerintah pusat. Karena dampaknya sangat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat,” harap Lewerissa.
Menyoal tata kelola birokrasi dalam kepemimpinannya bersama Wagub Abdullah Vanath, Gubernur HL tegaskan, hal itu menjadi penting dan berada pada urutan pertama Sapta Cita LAWAMENA.
Bahwa mengidentifikasi masalah birokrasi yang ada, serta diperhadapkan dengan jumlah ASN kurang lebih 11.500 orang, adalah potensi besar. Namun apa arti jumlah yang besar ini jika tidak mampu mengelola atau menatanya sehingga bisa memberi kontribusi positif untuk kemajuan Maluku.
“Karena itu kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kesempatan pengisian jabatan, promosi, dan mutasi itu atas pertimbangan murni kompetensi, kemampuan kapasitas, dan karakter yang baik. Jadi tidak ada lagi promosi jabatan di Maluku yang dilakukan karena faktor suka atau tidak suka,” tegasnya.
Ditegaskan, era kepemimpinanya, birokrasi yang diterapkan di Pemda Maluku adalah berbasis Merit Sistem. Artinya, persoalan kapasitas dan kompetensi adalah utama dalam pengisian jabatan, pola lama tidak lagi berlaku.
“Dipastikan promosi jabatan tidak akan terjadi di pemerintahan kami lima tahun kedepan, ini agar kita dapat menjadi tim kerja yang memandang Maluku dari visi dan misi yang sama,” jelas mantan anggota DPR-RI itu.
Sedangkan terkait efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, menurut HL, adalah dipandang baik dan merupakan kesempatan untuk merancang program yang relevan terkait kepentingan masyarakat, dimana dipermudah dengan hidup di era digitalisasi, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Itu yang akan dilakukan dan tidak melihat sebagai hambatan. Justru ini kesempatan untuk merumuskan kegiatan dan program yang relevan dan penting untuk masyarakat dan meningkatkan pengawasan secara internal, agar setiap kebijakan internal yang dibelanjakan harus dipergunakan dengan bertanggungjawab,” pungkasnya. (NS)
