AMBON,Nunusaku.id,- Dinas Kesehatan (Dinkes) berjanji akan koordinasi dengan dinas sosial (Dinsos) terkait masih banyak warga Kota Ambon yang belum memiliki BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah.
Hal ini menjadi perhatian dalam rapat antara Komisi I DPRD Kota Ambon, Dinkes dan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, mengingat akses layanan kesehatan sangat bergantung pada kepesertaan BPJS.
Berdasarkan data dari BPJS, masih ada sekitar 20.000 jiwa di Kota Ambon yang bisa didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, setiap triwulan Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi data, yang berakibat pada dinonaktifkannya beberapa kepesertaan BPJS, termasuk sekitar 2.000 peserta di Kota Ambon.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Ambon Wendy Pelupessy menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) agar warga yang membutuhkan bisa diusulkan masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapatkan BPJS yang dibiayai pemerintah.
“Sebenarnya data kemiskinan itu ada di Dinsos, sementara kami hanya pada aspek pelayanan. Dalam rapat dengan DPRD, kami bahas masih banyak warga Ambon yang belum punya BPJS Kesehatan, terutama Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN dan APBD. Dari data BPJS, masih ada sekitar 20.000 jiwa yang bisa didaftarkan,” ungkapnya di Balaikota Ambon, Selasa (11/2/25).
Dijelaskan, bahwa verifikasi data oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara berkala juga menyebabkan adanya peserta BPJS yang dinonaktifkan.
“Setiap triwulan, Kemekes verifikasi, sehingga ada NIK atau kepesertaan BPJS yang dinonaktifkan. Untuk Kota Ambon, ada sekitar 2.000 peserta yang baru saja dinonaktifkan. Ini bisa terjadi karena peserta sudah dianggap mampu atau ada masalah pada NIK mereka,” jelasnya.
Dinkes juga tambahnya, meminta Puskesmas untuk berperan aktif dalam mendata warga yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama bagi keluarga dengan bayi atau balita stunting, penderita tuberkulosis (TB), serta penyakit tidak menular lainnya.
“Kami meminta Puskesmas untuk dukung upaya ini. Minimal, mereka tahu siapa saja warga yang butuhkan layanan kesehatan tetapi belum miliki BPJS. Misalnya, keluarga dengan balita stunting, penderita TB, atau penyakit tidak menular lainnya yang nantinya akan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit,” tambahnya.
Meski tugas utama Dinkes adalah memberikan pelayanan, namun Wendy tegaskan pihaknya tetap akan membantu agar masyarakat yang berhak bisa mendapatkan BPJS Kesehatan. (NS)
