Dishut Maluku Diminta Transparan Terkait Dana Reboisasi & DBH PT KJB
IMG-20250210-WA0006

AMBON,Nunusaku.id,- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Yan Sairdekut minta Dinas Kehutanan Provinsi Maluku transparan terkait anggaran Dana Reboisasi dan Dana Bagi Hasil (DBH) perusahaan HPH, PT Karya Jaya Berdikari (KJB).

Pasalnya, sampai saat ini pemerintah daerah (Pemda) dan juga DPRD KKT tak tahu pasti berapa besaran dana reboisasi dan dana bagi hasil yang harus diterima oleh Pemda setempat.

Permintaan itu diungkap Sairdekut dalam rapat bersama Komisi II DPRD Maluku dan Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku, Senin (10/2/25).

Menurutnya, sampai saat ini tidak ada asas keterbukaan bagi pengelolaan keuangan, terkait perusahaan HPH (PT KJB-red) dalam rangka memenuhi kewajibannya bagi pemerintah daerah.

“Kami meminta informasi pasti dari dinas kehutanan, supaya jelas dan benar soal perusahaan ini, sehingga kami dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan saat beraktivitas,” ungkap Ketua DPC Gerindra KKT itu.

Hal itu kata Sairdekut, dikarenakan sampai saat ini anggaran reboisasi yang mestinya disediakan perusahaan penebangan kayu di Tanimbar itu, tak jelas.

“Anggaranya dimana?, tersimpan di mana? dan siapa yang mengelola?, tidak jelas,” tandasnya.

Bahkan tambah Sairdekut, ada juga dana bagi hasil, yang mana ini menjadi bagian penting bahwa hutan Tanimbar sudah rusak tetapi dana reboisasi tidak pernah didapatkan.

“DBH juga tidak diketahui berapa persentase yang harus diperoleh masyarakat Tanimbar sebagai daerah penghasil hutan. Apalagi dalam aturan ini kewenangan adalah Dishut Provinsi, yang sampai saat transparansi Pemprov dengan Perusahaan ini tidak jelas,” akunya.

Padahal Pemerintah Tanimbar tambahnya, nyaris miskin ekstrim dan karena itu membutuhkan PAD untuk perbaiki sistem pemerintahan sekaligus pembangunan di daerah.

“Bagaimana kita keluar dari kemiskinan ini kalau sampai saat ini tidak jelas,” sambung Sairdekut.

Untuk itu, diharapkan ada transparansi soal anggaran reboisasi dan DBH oleh Dinas Kehutanan Maluku. Sehingga masyarakat juga paham dan tahu. (NS-01)

Views: 9
Facebook
WhatsApp
Email