AMBON,Nunusaku.id,- Rekomendasi tentang perlunya dilakukan audit untuk seluruh anggaran hibah bagi pelaksaanaan Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV 2022 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh dan Sumatera Utara mengemuka saat Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Maluku, Senin (3/2/25).
Audit yang dimaksud itu termasuk anggaran untuk bonus, biaya transportasi maupun akomodasi kontingen Maluku selama berlaga di PON 2024.
Pengamat dan Pembina Olahraga Maluku Heygel Tengens menyambut positif rekomendasi pemeriksaan terhadap oknum-oknum pengurus demisioner KONI Maluku yang bertanggungjawab penuh mengelola dana Popmal IV dan PON XXI.
“Saya sangat mendukung rekomendasi audit keuangan dan memeriksa oknum-oknum pengurus KONI Maluku yang mengelola anggaran Popmal IV dan PON Aceh dan Sumut,” tegas Heygel di Ambon, Jum’at (7/2).
Menurut mantan pengurus KONI Maluku tiga periode ini sekalipun Muhammad Armyn Syarif atau Sam Latuconsina telah dipilih secara aklamasi sebagai ketum KONI Maluku masa bakti 2025-2029, namun tanggungjawan hukum dibalik amburadulnya manajemen keuangan tetap melekat di pengurus demisioner.
Karena itu sangat penting dan menjadi keharusan untuk BPK turun tangan mengaudit penggunaan anggaran. Sebab anggaran yang dipakai adalah hibah yang berasal dari APBD, yang mesti dipertanggungjawabkan.
“Saya anggap banyak kebocoran anggaran selama pelaksanaan Popmal IV dan PON 2024. Untuk Popmal IV informasinya Pemerintah Daerah kucurkan Rp 8 Miliar, tapi anehnya masih hutang Rp 2 Miliar ke pihak ketiga,” tandasnya.
“Begitu juga untuk Pra PON dan PON 2024, Pemda kucurkan Rp 16 Miliar, tapi masa ada beban hutang di pihak ketiga dan KONI Pusat. Ini kan aneh. Bahkan hutang itu disampaikan terbuka di forum Musroprovlub,” sesal Heygel.
Selain audit penggunaan anggaran hibah KONI Maluku demisioner, dirinya juga minta agar Ketua KONI Maluku yang baru dapat selektif dan objektif dalam mengisi komposisi kepengurusan yang akan membantunya empat tahun kedepan.
“Sebagai pemerhati, kami harapkan jangan orang-orang lama dipakai lagi di kepengurusan yang baru. Karena selama ini banyak masalah dibuat dan memang audah waktunya ada penyegaran,” pintanya. (NS)
