AMBON,Nunusaku.id,- Dua institusi negara, Polda Maluku dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku sama-sama memiliki komitmen dan siap bersinergi untuk mengatasi sengketa dan mafia tanah yang masih marak di Bumi Raja-raja.
Komitmen itu terungkap lewat pertemuan silaturahmi antara Kapolda Maluku, Irjen. Pol Eddy Sumitro Tambunan dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Maluku, Bernadus Wijanarko di ruang tamu Kapolda, Kamis (23/1).
Pertemuan ini juga menjadi momentum strategis dalam mempererat hubungan kerjasama antara kedua pihak guna menangani berbagai permasalahan pertanahan yang kerap memicu konflik di wilayah Maluku.
Kapolda menekankan pentingnya membangun sinergi antara kepolisian dan BPN untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan penyelesaian sengketa pertanahan berjalan adil dan profesional.
“Pelayanan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN harus dilakukan secara profesional dan transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka,” harap Irjen Eddy Sumitro.
Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyoroti urgensi pemberantasan mafia tanah dan polemik kepemilikan tanah yang dinilai menjadi akar dari sejumlah konflik sosial di Maluku.
“Pemberantasan mafia tanah dan polemik hak kepemilikan harus menjadi prioritas bersama. Kami harap BPN dapat bekerja lebih transparan dalam menerbitkan sertifikat tanah agar tidak ada lagi polemik di masyarakat. Masalah batas tanah, baik antar individu maupun antardesa, harus segera diselesaikan agar tidak memicu konflik sosial lebih besar,” tambahnya.
Senada, Bernadus Wijanarko, juga mengapresiasi dukungan dan kerjasama dari Polda Maluku selama ini. Ditegaskan, komitmen BPN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk melalui penerapan teknologi seperti sertifikat tanah elektronik dan penggunaan GPS tracker guna mempercepat proses pengukuran serta pengawasan lahan.
“Kami berupaya memberikan inovasi agar proses administrasi pertanahan lebih efisien dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, ia juga mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi BPN dalam menjalankan tugasnya. “Kami sadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, kami berkomitmen untuk terus berbenah dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” imbuhnya.
Pertemuan ini juga membahas berbagai isu krusial terkait pertanahan dan menjadi langkah awal bagi Polda dan BPN Maluku untuk memperkuat kolaborasi di masa mendatang.
Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan, memastikan legalitas hibah tanah, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Diketahui, sejumlah PJU Polda Maluku turut hadir yaitu Wakapolda Brigjen Pol. Samudi, Karo Logistik, dan Direktur Reskrimum. Sementara Heru Setiawan; Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa serta Agung Gumilar; Kepala Bagian Tata Usaha mendampingi kepala BPN. (NS)
