Jakarta,Nunusaku.id,- Setelah berjumpa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mencakapkan berbagai persoalan di Maluku, giliran Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath menemui Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Wahyu Sakti Trenggono.
Pertemuan dengan Menteri Wahyu Sakti berlangsung di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jakarta, Selasa (7/1/2025).
HL-AV tak sendiri. Keduanya ditemani Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI yang juga ponakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono. Hadir dalam pertemuan itu juga Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie.
Sementara Menteri KP ditemani Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif, yang juga mantan Kapolda Maluku bersama jajaran pejabat KKP.
Lewat press releasenya yang diterima, HL mengaku, dalam mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, pemerintahan yang baru mengusulkan membangun Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Terpadu.
“Maluku Integrated Port ini adalah konsep pelabuhan yang mengintegrasikan berbagai layanan dan fasilitas untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, perikanan, logistik dan transportasi secara efisien dalam satu lokasi,” terang HL.
Pelabuhan ini, menurutnya, dirancang tidak hanya untuk aktivitas bongkar muat barang, tetapi juga untuk mendukung kegiatan industri, distribusi, perdagangan, dan pengelolaan logistik secara terintegrasi.
“Diharapkan usulan pembangunan Maluku Integrated Port ini ditindaklanjuti dengan segera melakukan study kelayakan dari berbagai aspek,” jelasnya.
Untuk usulan lokasi pembangunan Maluku Integrated Port ini akui HL, berada di Desa Waisarisa Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang merupakan bekas pabrik plywood PT Djayanti Group.
Mengingat lahan tersedia sudah siap pakai karena telah didukung infrastruktur dasar yang sudah tersedia sejak dulu.
“Untuk skema pembiayaan, pembangunan Maluku Integrated Port ini diharapkan dibiayai APBN secara bertahap (Multi years) dan pengelolaannya melibatkan sektor swasta,” tandas Ketua DPD Gerindra Maluku itu.
Lebih lanjut dikatakan HL, masyarakat Maluku mengharapkan perwujudan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional segera diimplementasikan pemerintah pusat.
“Dalam wujud pembangunan infrastruktur pendukung serta kebijakan yang menguntungkan nelayan lokal dan provinsi Maluku sebagai daerah penghasil ikan,” tandas dia.
Pemerintah Pusat pun diharapkan menghentikan kebijakan transshipment (alih muatan) atau perdagangan ikan diatas kapal yang membuat potensi Trilyunan pendapatan per tahun Provinsi Maluku hilang.
Dengan pertimbangan, lanjut dia, hasil tangkapan dari Laut Maluku (Aru,banda dll) tidak dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Maluku,karena Sebagian besar nelayan yang beroperasi di laut Aru adalah Nelayan Pantura Jawa.
“Terjadi Transshipment ditengah laut mengakibatkan tidak adanya retribusi ke daerah penghasil. Dengan besar luasan laut Maluku,aparat susah melakukan pengawasan,” urainya.
Hasil tangkapan Laut Maluku tambah Lewerissa, harus didaratkan di wilayah Maluku sehingga jumlah dan retribusi menjadi PNBP bagi Provinsi Maluku.
“Pembagian Hasil Pajak atau Retribusi sektor perikanan Maluku dengan pemerintah pusat yang selama ini berjalan dengan Komposisi 80 : 20 (pusat & daerah) dibalik menjadi (20 : 80) yang menguntungkan daerah penghasil,” pungkas mantan anggota DPR-RI itu. (NS)
