Jakarta,Nunusaku.id,- Sebanyak 111 personel kepolisian akan diberangkatkan untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Senin (29/1). Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran berpesan agar para anggota untuk menjalankan tugas dengan baik.
Fadil yang juga Kepala Operasi Mantap Brata 2024 katakan, sesuai yang diamanatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa ratusan personel yang berangkat harus menjalankan tugas dengan baik. Tidak hanya mengamankan TPSLN, namun juga berkoordinasi dengan petugas TPSLN dan KBRI.
“Junjung tinggi tugas dengan baik, kawal pengamanan dengan baik, ditambah koordinasi karena tugas personel ini di TPSLN bukan hanya amankan proses pemungutan suara tapi juga koordinasi awal petugas TPSLN dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI),” kata Fadil usai Pre Departure Briefing (PDB) dan apel pemberangkatan Satgas PAM TPSLN Operasi Mantap Brata 2024 di Pusat Misi Internasional Polri Serpong, Banten.
111 personel kata Fadil, akan diberangkatkan ke 7 negara yakni Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Australia, Belanda dan Arab Saudi. Nantinya, lokasi TPSLN tidak hanya berada di KBRI dan Konsulat Jenderal (Konjen), namun juga ada yang dilaksanakan diluar kedutaan. Maka pentingnya koordinasi dengan Kedubes dan pihak berwenang negara setempat.
“Dengan segala keterbatasan yang ada di lokasi pemungutan suara di luar negeri, diharapkan proses Pemilu 2024 bisa berjalan baik. Dimana ada 2.3 juta WNI yang akan mencoblos di luar negeri,” jelas mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Seluruh personel akuinya, sudah disiapkan dengan baik bilamana ada hal-hal kontijensi. Pasalnya, dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bersama KPU, Bawaslu dan Kementerian Luar Negeri telah memberikan bimbingan teknis.
“Sedikit gambaran mengenai penempatan personel pada masing-masing TPSLN tentu akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, jumlah pemilih, jarak dari kedutaan dan sebagainya,” ujarnya.
Polri kata Fadil juga mempedomani segala aturan baik dari KPU dan regulasi negara-negara tetangga. Misalnya, dalam proses pengamanan pemungutan suara, anggota tidak memakai seragam dinas, hanya menggunakan seragam sipil biasa dan dibekali rompi.
Dirinya berharap tidak ada kendala yang seperti dihadapi pada Pemilu 2019 lalu. Dimana kekurangan surat suara dan antrean panjang masyarakat yang ingin mencoblos.
“Tapi semua itu sudah diantsipasi oleh tim bersinergi dengan KPU, bersinergi dengan kementerian luar negeri agar persoalan seperti itu bisa diatasi,” pungkas Jenderal Bintang Tiga itu. (NS)
