AMBON,Nunusaku.id,- Pagu anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Maluku anjlok. Ini terjadi lantaran pinjaman senilai Rp.700 miliar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dari PT SMI untuk pemumlihan ekonomis pasca Covid-19 belum kunjung terlunasi.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Maluku Irwadi saat diwawancari media ini, di rumah rakyat Karang Panjang Kota Ambon, Jumat (22/11/24).
Komisi II kata dia, telah melaksanakan rapat internal dengan instansi terkait membicarakan berbagai persoalan yang menyangkut dengan anggaran di tahun 2025. Dalam rapat itu, telah dilakukan pelaporan anggaran oleh masing-masing dinas untuk nanti dilaksanakan di tahun berjalan.
“Dilihat dari pagu anggaran yang dilaporan setiap instansi ke Komisi, ada yang terbilang 3 milyar ada juga 5 milyar. Persentasi anggaran yang dilaporkan sangat minim dan miris, padahal berbagai program yang telah disusun mereka sangat menumpuk,” jelasnya.
Dari ketersedian angaran yang terbatas tersebut, ditambah terjerumus APBD yang sangat terbatas kemudian dengan hutang PAD yang masih menumpuk sebesar 700 miliar dana SMI.
“Nah, ini yang sangat mempengaruhi anjloknya anggaran di setiap instansi pada tahun berjalan. Hutang 700 milayar ini sangat mempengaruhi pagu anggaran di setiap OPD lingkup Pemprov Maluku dalam menyusun setiap program-progam yang ada,” ujarnya.
Kata dia, Pemerintah Daerah sampai saat ini masih berupaya untuk melunasi hutang 700 milyar dengan dalil menyetor 165, 6 milyar untuk melunasi hutang yang ada sampai dengan batas waktu yang di tentukan pada tahun 2027 mendatang.
“Yang menjadi turunnya anggaran adalah hutang 700 milyar dana SMI. Ini mempengaruhi semua anggaran yang ada,” ungkap legislator partai NasDem itu.
Tak hanya itu sambungnya, ada juga kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) terkait penarikan retribusi dan pajak di beberapa OPD, hal demikian ditiadakan.
“Hal itulah yang pengaruhi PAD kita turun drastis. Jika dibandingkan dengan APBD tahun kemarin. Ada 24 milyar yang mengalami penurunan yang signifikan dibandikan dengan tahun anggaran berjalan di tahun 2025 sehingga OPD mengalami penurunan angaran,” jelasnya.
Olehnya itu, Irawadi berharap, dengan kondisi hutang yang menumpuk ini, pemimpin-pemimpin baru jangan lagi lakukan investasi yang bisa mengurangi PAD. Karena bisa mempengaruhi semua kinerja setiap OPD yang ada.
“Saya menaruh rasa optimis dengan tiap OPD melakukan hal positif di setiap kerja untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah. Intinya selalu berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mengikuti regulasi atau aturan yang merujuk pada mekanisme peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku,” pungkasnya. (NS-01)
