AMBON,Nunusaku.id,- Ketidakhadiran ketua dan anggota KPU Maluku dalam rapat bersama Komisi I DPRD Maluku dan stakeholder untuk evaluasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Selasa (5/11) turut disesali fraksi Gerindra DPRD Maluku.
Ketua fraksi Gerindra, Suanthie Jhon Laipeny sayangkan ketidakhadiran jajaran KPU Maluku yang diisi 5 orang komisioner pada rapat bersama Komisi I.
Padahal perhelatan Pilkada 27 November semakin dekat, krusial bahkan sangat penting untuk Maluku kedepan lebih baik. Dan KPU selaku penyelenggara penting sampaikan progres tahapan Pilkada dengah sejumlah persoalan yang terjadi ke DPRD.
“Waktunya kan tersisa tiga pekan saja sudah Pilkada. Tidak hadirnya KPU ini sangat mengecewakan, sebab rapat begitu penting dan krusial untuk evaluasi tahapan Pilkada,” sebutnya.
Laipeny lantas pertanyakan sikap KPU Maluku itu sehingga dari lima komisioner, tidak satu pun yang mewakili untuk rapat. Ini bukti DPRD sebagai perwakilan rakyat tidak dihargai.
Padahal, stakeholder lain yang terkait mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024 seperti Bawaslu Maluku, pemerintah daerah (Pemda) Maluku, Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku hadir lengkap. Ini tentu menunjukkan para pihak itu hormati lembaga DPRD dan ingin semua proses dievaluasi bersama.
“Ada apa dengan KPU sebenarnya, tidak hargai undangan DPRD. Jangan-jangan mereka takut dievaluasi di DPRD karena telah banyak lakukan kesalahan dan terindikasi berpihak ke salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku,” duga Laipeny.
Dirinya tegaskan, KPU sudah seharusnya menjadi wasit yang adil bagi semua, demi mewujudkan pesta demokrasi yang bermartabat dan melahirkan kepemimpinan Maluku kedepan yang mampu keluar dari beragam masalah dan membuat daerah ini maju.
Fraksi Gerindra tambah Laipeny, mendesak KPU Maluku dan jajaran dibawahnya untuk serius bekerja. Tidak kemudian melakukan langkah-langkah akrobatik yang menciderai pesta rakyat lima tahunan ini.
“Bisa saja kami mengambil langkah ekstrim usulkan ke pimpinan DPRD agar desak BPK provinsi Maluku untuk mengaudit secara mendalam anggaran miliaran rupiah yang dikelola KPU untuk Pilkada,” tegasnya.
Lebih lanjut menurut Laipeny, penegasan ini penting. Sebab menelisik proses sebelumnya mulai dari debat publik dan lain sebagainya, indikasi dugaan tidak netralnya KPU menjadi kuat. Maka perlu diingatkan agar berjalan pada rel yang sebenarnya, independen dan adil bagi semua kontestan Pilkada.
“Itu keinginan kita bersama. KPU mesti netral, tidak boleh berpihak ke kandidat manapun. Harus taat azas, taat aturan. Sederhana, jika tidak penuhi panggilan rapat DPRD saja untuk evaluasi Pilkada, maka timbul pertanyaan besar, ada apa?,” pungkasnya. (NS)
