AMBON,Nunusaku.id,- Namanya wakil rakyat maka wajib hukumnya menyuarakan apa yang menjadi masalah dan harapan yang dirasakan rakyat yang diwakilinya.
Itulah yang ditunjukkan anggota DPR-RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa dalam sidang paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, Selasa (20/8).
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Rahmat Gobel, dengan lima (5) agenda utama, dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan anggota DPR-RI.
Di depan kedua Menteri dan rekan sejawatnya, Lewerissa yang akrab disapa HL itu meminta pemerintah pusat (Pempus) untuk untuk menertibkan tata niaga cengkeh, pala dan kopra di Provinsi Maluku, tidak saja melepas ke mekanisme pasar.
“Saya sebagai wakil Maluku meminta kepada pemerintah untuk menertibkan tata niaga cengkeh dan pala ini. Karena kita tidak bisa melepaskan kepada mekanisme pasar saja,” pinta HL.
Pasalnya Lewerissa menduga ada praktek oligopoli dan kartel yang tidak sehat. Yang dapat melakukan prize fixing atau pengaturan harga sehingga bisa menentukan harga seenak-enaknya mereka saja dan petani cengkeh pala dan kopra menjadi korban.
“Pemerintah harus turun tangan tertibkan ini sehingga ada keadilan bagi petani cengkeh, pala dan kopra di Maluku agar mereka bisa merasakan manfaat dari 79 tahun Indonesia merdeka,” ungkapnya.
Dikatakan, ketiga komoditas itu masih ada di Maluku dan masih banyak ribuan petani serta keluarganya yang bergantung hidupnya pada cengkeh, pala dan kopra.
“Namun saat ini betapa merananya mereka, dimana harga jual cengkeh dan pala itu sangat rendah sekali, anjlok dari waktu ke waktu,” sesal anggota DPR-RI yang terpilih di periode kedua 2024-2029.
Lebih lanjut ditegaskan HL, persoalan harga komoditas ini sesungguhnya tidak bisa hanya beralasan soal supply, demand kelebihan pasokan dan sebagainya.
Akan tetapi bagaimana aturan dan otoritas pemerintah yang betul-betul berpihak untuk menegakkan tata niaga cengkeh, pala dan kopra sehingga bisa memberi manfaat bagi para petani tiga komoditas besar itu di Maluku.
“Maluku yang saya wakili adalah daerah yang dalam persepektif sejarah di abad ke-15, 16 dan 17 pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Jadi bukan Genoa atau Venezia di Italia, atau Amsterdam di Belanda tapi di Maluku,” tandasnya.
“Mengapa demikian? Karena pada waktu itu di Maluku ada komoditas yang bernilai ekonomis sangat tinggi. Bukan Nikel, bukan minyak gas, bukan Batubara, bukan CBO tapi rempah-rempah khususnya cengkeh dan pala,” pungkas Bacalon Gubernur Maluku itu. (NS)
