JAKARTA,Nunusaku.id,- Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto telah mengundurkan diri sejak 10 Agustus 2024 lalu.
Jajaran DPP Golkar pun melalui rapat pleno, Selasa (13/8) malam secara musyawarah mufakat sepakat menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketua Umum, guna mempersiapkan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta 20 Agustus 2024.
Wasekjen DPP Golkar, Derek Loupatty menegaskan, dengan pergantian kepemimpinan dari Airlangga ke Agus Gumiwang, banyak rekomendasi bakal calon kepala daerah (Bacalkada) yang belum diselesaikan.
“Yang jelasnya berkaitan dengan Pilkada, Golkar akan menyelesaikan semua sebelum pendaftaran di KPU pada 27-29 Agustus 2024,” tandas Loupatty di Jakarta, Rabu (14/8).
Dikatakan, terhadap semua proses rekomendasi Pilkada dan kemungkinan perubahan arah dukungan, akan kembali kepada Plt Ketua Umum dan Ketua Umum Golkar terpilih hasil Munas nanti yang akan jalan bersamaan waktunya dengan Rapimnas 20 Agustus 2024.
Manakala segala sesuatu bisa saja terjadi untuk berubah, termasuk di Kota Ambon yang telah dikeluarkan rekomendasi ke Bodewin Wattimena-Ely Toisuta. Karena tergantung kebijakan politik partai kedepannya.
“Masalah perubahan ini kebijakan politik. Segala sesuatu bisa berubah. Kita punya pengalaman 2017. Pilkada 2018 saat Setya Novanto sudah merekomendasi Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqin di Jawa Barat, tapi saat Munas Airlangga jadi Ketua Umum, dia merubah dan merekomendasi Dedi Mulyadi. Jadi segala sesuatu bisa saja terjadi di dunia politik,” tegasnya.
Namun memang, bagi Loupatty, semua akan tetap menunggu keputusan dari DPP lewat ketua umum yang nanti akan terpilih di Munas, karena rekomendasi Pilkada adalah persetujuan DPP.
“Jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kita menunggu ketua umum yang defenitif. Karena tanggal 20 Munas, berarti masih ada waktu sepekan. Jadi segala kemungkinan di politik masih bisa terjadi di Golkar,” jelasnya.
Ditegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan DPP sebelumnya ada yang dalam bentuk surat keputusan maupun B1KWK yang telah diteken Ketua Umum dan Sekjen diatas meterai.
“Kalau ada yang belum keluar, akan ditandatangani ketua umum yang baru. Jadi nanti tergantung ketua umum yang baru dan tim yang akan menilai. Kita kembalikan kepada mekanisme, kekuasaan politik yang baru di partai Golkar,” ulasnya.
“Namanya politik itu satu detik pun bisa berubah. Tidak ada yang abadi. Jadi semua pihak terutama kader-kader Golkar harap tetap menunggu keputusan tertinggi,” urai pengacara senior itu.
Menurutnya, jika hari ini ada rekomendasi yang sudah ditetapkan ke bakal calon kepala daerah maupun belum diserahkan surat keputusan dan masih menunggu, berpotensi tetap atau berubah/berubah nama ke orang lain, tergantung hasil Munas dan Ketua Umum terpilih.
“Jadi apakah orang yang sama atau berbeda, kita menunggu saja. Tergantung hasil Munas dan Ketua Umum yang baru,” pungkasnya.
Diketahui, sebelumnya Golkar telah keluarkan merekomendasi untuk sejumlah bakal calon kepala daerah (Bacalkada) di Indonesia termasuk di Maluku.
Seperti di Kota Ambon untuk Bodewin Wattimena-Ely Toisuta, Azis Hentihu-Gadis Umasugi di Kabupaten Buru, Boy Uwuratuw-Poly Lalamafu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Timotius Kaidel-M Djumpa di Kepulauan Aru dan terbaru, Zulkarnain Awat Amir-Mario Lawalata di Maluku Tengah. (NS)
