AMBON,Nunusaku.id,- Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif meminta penyelenggara Pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi secara masif ketentuan dan peraturan tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), perbedaan yang krusial dengan Pemilu dan potensi kerawanannya.
“Juga agar memantapkan sentra Gakkumdu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan serta Pengadilan, kesamaan penafsiran hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, membuat pedoman teknis dan cara bertindak dalam penanganan pelanggaran Pilkada,” pinta Lotharia di Ambon, Jum’at (26/7).
Selain KPU menurutnya, penting pula semua pihak agar melakukan cooling system kepada semua tokoh partai politik (Parpol) dan tokoh masyarakat, serta menyiapkan semua sumber daya baik personel dan peralatan dalam mengantisipasi setiap ancaman tahapan Pilkada.
Jenderal Bintang Dua itu juga berharap, para pihak terkait terus meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam menciptakan Pilkada serentak di Provinsi Maluku yang aman, damai dan sukses.
“Mari kita wujudkan Pilkada serentak 2024 yang aman dan kondusif di Maluku. Semua ini jadi tanggungjawab bersama tak saja aparat keamanan,” pintanya.
Sebelumnya diketahui, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja tahun 2024.
Rakor untuk operasi pengamanan Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Maluku ini digelar di Rupattama Mapolda Maluku, Kamis (25/7/24).
Hadir dalam rapat untuk sinergitas pengamanan Pilkada 2024 guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif, aman, damai dan sejahtera di Maluku ini dihadiri Forkopimda, Ketua KPU Maluku, Ketua Bawaslu Maluku, Danrem 151/Binaya, Kapolresta Ambon, serta PJU Polda Maluku.
“Rakor lintas sektoral ini untuk menyamakan persepsi dan tujuan, baik secara taktis maupun teknis. Hal ini guna menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai dan sukses, selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Maluku,” tandas Kapolda.
Kegiatan ini juga sebutnya, untuk membangun sinergitas berbagai unsur serta mematangkan segala bentuk kesiapan serta mengantisipasi setiap pelanggaran dan hambatan yang akan terjadi.
Menurutnya, persiapan Pilkada 2024 yang akan masuki tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), merupakan tanggungjawab bersama semua pihak yang hadir, karena akan menjadi momen politik yang sangat penting dan krusial.
“Polda Maluku secara optimal menerapkan manajemen pengamanan secara terpadu dan komprehensif dengan mengerahkan segala sumber daya organisasi yang ada dan memperkokoh serta meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder,” akunya.
Untuk itu, Polri sebagai aparat penjaga Kamtibmas dan penegak hukum memiliki tanggungjawab bersama semua pihak, yaitu pemerintah daerah, TNI, KPU dan Bawaslu serta mitra keamanan lain untuk menciptakan rasa aman pada Pilkada serentak 2024 di Maluku.
“Polda Maluku bersama TNI dan Pemprov Maluku perlu membangun sinergi, komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi antar semua lembaga instansi untuk menjaga keamanan di Maluku selama pelaksanaan Pilkada 2024,” jelasnya. (NS)
