
AMBON,NUNUSAKU.ID,– Advokat R. Simanjuntak mendesak Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (Kejari MBD) untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan tahun anggaran 2025.
Desakan tersebut disampaikan menyusul perkembangan penyidikan kasus yang telah menyeret sejumlah pejabat teknis dan pihak pelaksana proyek sebagai tersangka.
Simanjuntak menilai, penyidikan perlu dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh kemungkinan adanya peran pihak lain, termasuk mereka yang berada pada lingkar pengambil kebijakan.
Menurutnya, keterangan terbaru salah satu tersangka yang meminta penyidik mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk Bupati MBD Benjamim Thomas Noach (BTN) harus menjadi salah satu pintu masuk bagi penyidik untuk menguji dan menelusuri fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pejabat teknis dan pelaksana proyek. Jika dalam pemeriksaan muncul nama atau dugaan keterlibatan pihak lain, penyidik harus dalaminya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah,” tegasnya dalam pernyataan sikap di laman Facebook miliknya, Rabu (18/11).
Ia menjelaskan, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Karena itu, menurut Simanjuntak, penyidik perlu menelusuri bagaimana proses perencanaan anggaran, penentuan kebijakan proyek, pelaksanaan tender hingga pencairan uang muka dilakukan, termasuk sejauh mana fungsi pengawasan dan kewenangan masing-masing pihak dalam proyek tersebut.
Ia menegaskan, permintaan untuk memanggil dan memeriksa Bupati MBD bukan berarti menyimpulkan bahwa kepala daerah tersebut terlibat atau bertanggungjawab secara pidana. Namun, pemeriksaan diperlukan apabila terdapat relevansi dengan fakta penyidikan dan kebutuhan untuk membuat perkara menjadi terang.
“Pemanggilan dan pemeriksaan bukan berarti memvonis seseorang bersalah. Itu bagian dari proses penegakan hukum untuk menguji kebenaran informasi dan memastikan apakah terdapat keterlibatan atau pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti yang ditemukan,” ujarnya.
Simanjuntak juga mengingatkan penyidik agar menerapkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Menurutnya, siapapun yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa melihat jabatan maupun kedudukan.
Ia menilai, penanganan perkara korupsi harus mampu mengungkap keseluruhan konstruksi peristiwa, termasuk kemungkinan adanya pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari pelaksanaan proyek.
Dalam konteks hukum pidana, ia merujuk pada ketentuan penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Namun, penerapannya harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian, bukan semata-mata berdasarkan penyebutan nama seseorang oleh tersangka.
Diketahui, perkara dugaan korupsi proyek Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Simpang Watuwei–Wiratan memiliki total nilai kontrak sebesar Rp 9,35 miliar.
Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp 2,48 miliar, sementara progres fisik pekerjaan dilaporkan nol persen.
Atas perkembangan tersebut, Simanjuntak mengajak masyarakat Maluku Barat Daya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami mengawal kasus ini bukan atas dasar kebencian atau kepentingan tertentu, tetapi demi memastikan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat MBD dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Ia berharap Kejari MBD tetap independen, transparan, dan profesional dalam mengembangkan penyidikan, sehingga seluruh fakta dan pihak yang benar-benar memiliki keterkaitan dengan perkara dapat terungkap sesuai ketentuan hukum.
Sebelumnya, dalam kasus tersebut, penyidik Kejari MBD telah menetapkan dan menahan empat orang sebagai tersangka. Tiga PPK dan PPTK serta satu kontraktor pelaksana yaitu Deni Tengens. (NS)




