Jaga Zona Hijau MCSP, Gubernur HL Perintahkan OPD Tingkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan
IMG-20261119-WA0001

AMBON,NUNUSAKU.ID,– Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Peningkatan itu sekaligus dalam upaya mempertahankan capaian zona hijau atau zona terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang diinisiasi KPK RI, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/26).

Gubernur mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera. Karena itu, ia mengapresiasi KPK atas pelaksanaan rakor yang menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.

Menurutnya, terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rakor tersebut, yakni pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Sebagai tindak lanjut, Lewerissa mengaku telah memerintahkan seluruh jajaran, terutama pimpinan OPD, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret berdasarkan hasil rakor tersebut.

Orang nomor satu di Maluku juga meminta seluruh perangkat daerah terus berupaya mempertahankan, bahkan meningkatkan hasil penilaian MCSP KPK.

Pasalnya, pada 2025, Pemprov Maluku berhasil mencapai zona hijau atau zona terjaga, setelah beberapa tahun sebelumnya berada pada zona merah atau zona Rentan.

“Capaian tersebut harus menjadi motivasi bersama untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan dana pokok-pokok pikiran DPRD, belanja hibah hingga pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan akan dituangkan dalam rencana aksi yang terukur dan harus dilaksanakan secara konsisten.

Rencana aksi tersebut, kata dia, tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan aspek administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan langkah nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku.

Dengan demikian, capaian zona hijau MCSP tidak sekadar menjadi prestasi penilaian, tetapi juga harus tercermin dalam praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (NS)

Views: 2
Facebook
WhatsApp
Email