
AMBON,NUNUSAKU.ID,– Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan Denny Tengens alias DT sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan peningkatan dua ruas jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun anggaran 2025.
DT ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai penyedia jasa atau pihak pelaksana dua paket pekerjaan, yakni pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR-PKP) MBD.
Penetapan DT sebagai tersangka setelah dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (18/11/26).
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari MBD Wido Bhernad Gabariel Sihombing di Kantor Kejati Maluku.
“Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta barang bukti yang disita, penyidik temukan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ungkap Wido.
Dijelaskan, dalam tahun anggaran 2025, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk dua paket pekerjaan tersebut melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD.
Paket pertama, Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, memiliki nilai kontrak sebesar Rp 5.343.934.000. Sementara paket kedua, Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, memiliki nilai kontrak Rp 4.009.385.000.
Proses tender kedua paket pekerjaan dilaksanakan pada 12 September 2025. PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender.
Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025 dan Nomor 18/DPUTRPKP-BM/SP/DAU/X/2025 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Isaskar Daukar, bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua proyek tersebut ternyata tidak menunjukkan adanya pekerjaan fisik yang terpasang. Progres pekerjaan tercatat nihil atau 0 persen.
Ironisnya, penyidik menemukan telah dilakukan pencairan uang muka sebesar Rp 2.483.685.383. Namun, pihak penyedia sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan hingga masa kontrak berakhir. Mobilisasi peralatan maupun pelaksanaan pekerjaan fisik juga tidak dilakukan.
Temuan tersebut diperkuat hasil pemeriksaan ahli fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
“Dalam laporan, kedua pekerjaan seharusnya telah mencapai progres fisik 100 persen pada tahun 2025. Namun, faktanya tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sehingga realisasi fisik tetap 0 persen,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp 2.483.685.383.
Atas rangkaian hasil penyidikan tersebut, penyidik menduga DT melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta memperkaya diri sendiri atau menguntungkan pihak lain.
DT disangkakan dengan ketentuan pidana:
Primair: Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsidair: Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DT langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak Rabu (18/11/2026), berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Sebelumnya, Kejari MBD juga telah menetapkan dan menahan tiga pejabat dalam kasus yang sama yaitu inisial ID, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial OL dan DRL.
Penetapan tersangka disampaikan Kasipdsus Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing dalam konferensi pers yang berlangsung di Kejati Maluku, Kamis (12/11) lalu.
Penyidik menemukan bahwa tersangka ID selaku PPK diduga tidak jalankan fungsi pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. ID disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Lebih jauh, penyidik menemukan persoalan pada jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 yang tidak dicairkan, meskipun pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025.
Penyidik juga menemukan bahwa tahapan penting seperti teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, hingga addendum kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, tersangka OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan juga diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan teknis secara optimal. Keduanya disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi, tidak memantau perkembangan pekerjaan, tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, serta tidak melaporkan kondisi pekerjaan kepada PPK.
Padahal, menurut hasil penyidikan, keduanya telah mengetahui bahwa pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik. Namun, langkah pengendalian dan tindakan yang diperlukan sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing diduga tidak dilakukan.
Dari hasil pemeriksaan ahli fisik, kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres 100 persen pada 2025. Namun, kenyataannya tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan atau terpasang di lapangan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp2.483.685.383.
Angka tersebut menjadi persoalan serius, mengingat uang muka pekerjaan telah dicairkan, sementara pekerjaan tidak terlaksana dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli. Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 sebagai dakwaan primair atau Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. (NS)




