Kasi SMP Ikut Jejak Kadisdik SBT "Masuk Bui" di Kasus Revitalisasi Sekolah
Ilustrasi-Korupsi-750x431

SBT,NUNUSAKU.ID,– Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, kembali menahan seorang pejabat Dinas Pendidikan berinisial RS, yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) SMP, dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi pada program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026.

RS ditahan pada Senin (16/11/26), setelah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari SBT.

Ia selanjutnya dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres SBT untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan.

Sebelumnya, RS telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 November 2026 lalu. Namun, yang bersangkutan sempat tidak memenuhi panggilan penyidik.

Kasi Intel Kejari SBT, Chandra Saputra membenarkan penahanan tersebut. Ia menjelaskan, penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus mengamankan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan.

Menurut Chandra, anggaran revitalisasi yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Atas dugaan perbuatannya, RS dijerat dengan sangkaan primair Pasal 603 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU nomor 1 tahun 2023.

“Penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain,” tandas Chandra.

Sebelumnya, Kejari SBT juga telah menetapkan dan menahan Kepala Dinas Pendidikan SBT berinisial AR dalam perkara yang berkaitan dengan perkara serupa.

AR ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (13/11/26), setelah penyidik memeriksa dua orang saksi di Kantor Kejari SBT. Ia kemudian ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.

Kepala Kejari SBT, Ilham Wahdini mengungkapkan, AR diduga memiliki peran penting dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) kepala sekolah, termasuk proses pemindahan atau mutasi kepala sekolah.

“Yang bersangkutan memiliki peran penting berkaitan dengan penerbitan SK kepala sekolah serta pemindahan atau mutasi kepala sekolah,” ungkap Ilham.

AR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B ayat (2) UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan penahanan RS, jumlah pejabat yang telah ditahan dalam pengembangan perkara ini bertambah menjadi tiga orang. Sebelumnya, dua tersangka lainnya berinisial YB dan AR telah lebih dahulu diproses penyidik.

Kejari SBT masih mendalami dugaan praktik pemerasan, pungli, dan gratifikasi tersebut guna menelusuri peran masing-masing pihak serta kemungkinan adanya tersangka lain. (NS)

Views: 0
Facebook
WhatsApp
Email