
AMBON,NUNUSAKU.ID,– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendorong penguatan kerjasama dengan Pemerintah Australia dalam bidang manajemen risiko bencana dan bantuan kemanusiaan. Langkah ini dinilai penting mengingat Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia.
Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama tim Kedutaan Besar (Kedubes) Australia dan sejumlah perwakilan terkait desain program kerjasama Australia-Indonesia di ruang rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/26).
Rombongan Australia terdiri dari First Secretary of Australia Embassy, Jacqui Lord; Humanitarian Program Manager Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade; Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen; serta Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Maluku, Kasrul Selang serta sejumlah pejabat eselon II dan III lingkup Bappeda, BPBD, dan Dinas Sosial Maluku.
Kasrul yang juga Juru Bicara Pemprov Maluku, menjelaskan, pembahasan difokuskan pada dua hal utama, yakni program kerja sama yang dimiliki Pemerintah Australia dan kesiapan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi serta penanganan bencana.
Menurutnya, Maluku memiliki berbagai potensi ancaman bencana yang sulit dihindari, mulai dari gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, hingga bencana hidrometeorologi. Karena itu, dibutuhkan kesiapsiagaan, dukungan sarana prasarana, serta penguatan kapasitas daerah.
“Salah satu kebutuhan penting yang turut menjadi perhatian adalah ketersediaan kapal sebagai sarana pendukung penanganan bencana, terutama untuk menjangkau wilayah kepulauan dan daerah yang sulit diakses ketika terjadi keadaan darurat,” tandas Kasrul.
Sementara itu, dalam penjelasannya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Maluku menghadapi peningkatan risiko bencana yang perlu mendapat perhatian serius.
Gubernur mengungkapkan, pada 2024 Maluku tercatat berada pada peringkat pertama sebagai provinsi dengan indeks risiko bencana tinggi, dengan nilai 161,50.
Bahkan, berdasarkan dokumen IRBI yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, indeks risiko bencana Provinsi Maluku meningkat menjadi 203,94 atau naik 42,44 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Hendrik, penghitungan indeks risiko bencana sangat bergantung pada tiga aspek utama, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah.
“Dari ketiga aspek ini, kami sangat butuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, mengingat ancaman dan kerentanan merupakan aspek yang sulit diintervensi,” pinta Gubernur.
Ia juga memaparkan, dari sisi sejarah kebencanaan, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600 hingga 2000 berpusat di Maluku. Selain itu, terdapat sejumlah gunung api aktif di wilayah provinsi ini.
Namun, jika melihat tren kejadian bencana, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling banyak terjadi di Maluku.
Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku juga mengalami kekeringan yang kemudian disusul kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang melanda Indonesia, meskipun faktor aktivitas manusia juga tidak dapat diabaikan sebagai salah satu penyebab kebakaran.
Gubernur selanjutnya menguraikan lima tantangan utama penanggulangan bencana di Maluku.
Pertama, Maluku menghadapi 15 jenis ancaman bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku 2022–2026.
Kedua, karakteristik geografis sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana.
Ketiga, kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dinilai belum optimal.
Keempat, dokumen perencanaan kebencanaan belum dimiliki seluruh BPBD kabupaten/kota.
Kelima, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah turut membatasi upaya penguatan sistem penanggulangan bencana.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap adanya dukungan kerja sama dari Pemerintah Australia, baik dalam aspek manajemen risiko bencana maupun bantuan kemanusiaan.
Gubernur juga menyoroti posisi strategis sejumlah wilayah Maluku yang berbatasan dengan Australia, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Menurutnya, kondisi geografis tersebut menjadi salah satu alasan penting perlunya membangun kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, dengan Maluku sebagai bagian dari kolaborasi tersebut.
Hendrik menegaskan, Pemprov Maluku berkomitmen mendukung berbagai bentuk kerja sama, termasuk pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action (aksi antisipatif), dan Climate Risk Management (manajemen risiko iklim).
Ketiga aspek tersebut, kata Gubernur, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah agar program penanggulangan bencana dapat berjalan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi kebencanaan di daerah.
“Kami berharap kerjasama ini dapat menghasilkan model kolaborasi yang konkret, mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dukungan sarana prasarana, serta kesinambungan program penanganan bencana,” harap Gubernur.
Lewerissa pun menyambut baik kunjungan tim Pemerintah Australia dan berharap pertemuan itu menghasilkan berbagai masukan bagi pemodelan kerjasama Australia-Indonesia di bidang manajemen risiko bencana dan bantuan kemanusiaan, khususnya untuk Maluku.
“Pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action, dan Climate Risk Management bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah, sehingga ada kontinuitas keberlangsungan program ke depannya berdasarkan kondisi kebencanaan di daerah,” tegas Gubernur.
Orang nomor satu di Maluku juga menambahkan, Pemerintah Provinsi membuka diri terhadap berbagai bentuk kolaborasi kedepan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. (NS)




