AMBON,NUNUSAKU.ID,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon memperkuat kapasitas pimpinan dan anggotanya dalam menyelaraskan pokok-pokok pikiran (Pokir) dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon” yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu (14/11).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui wakil rakyat dapat diterjemahkan menjadi usulan pembangunan yang terencana, terukur, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bimtek tersebut menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah B2KD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, S.STP., M.Si., serta Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Maluku, Benny Pandan Nugroho.
Hadir pula sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, dalam laporan kegiatan menjelaskan, Bimtek ini dilatarbelakangi pentingnya keterlibatan DPRD secara substansial dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, sebagai lembaga representasi masyarakat, DPRD memiliki tanggung jawab menyerap, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme kedewanan, seperti reses, rapat dengar pendapat, serta kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing.
Namun, pengelolaan Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan kemampuan keuangan daerah, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga belum optimalnya sinkronisasi prioritas pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Karena itu, diperlukan pemahaman teknis yang lebih mendalam agar setiap usulan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, memiliki skala prioritas yang jelas, serta dapat diintegrasikan secara tepat ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
“Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Ambon menargetkan adanya evaluasi mekanisme dan regulasi pengelolaan pokok-pokok pikiran, peningkatan kualitas penjaringan serta penginputan aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama Pemerintah Kota Ambon,” tandas Lewenussa.
Sementara, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela menegaskan, Pokir DPRD bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun secara langsung melalui berbagai aktivitas kedewanan.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki peran strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Dalam menjalankan fungsi anggaran serta mendukung perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Pokir menjadi instrumen penting yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
“Tema Bimtek yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan saat ini, terutama dalam memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara tepat dalam kebijakan pembangunan Kota Ambon,” jelasnya.
Morits menekankan, Pokir DPRD harus diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sinkronisasi tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Morits juga mengapresiasi kehadiran narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI Perwakilan Maluku yang memberikan penguatan kapasitas kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon.
Ia berharap materi yang disampaikan dapat memperdalam pemahaman anggota DPRD mengenai mekanisme penyelarasan Pokir dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, perspektif BPK RI diharapkan memberikan pemahaman mengenai aspek pemeriksaan, pengawasan, dan rambu-rambu pengelolaan keuangan daerah agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagi rekan-rekan pimpinan dan anggota, mari ikuti seluruh rangkaian Bimtek dengan serius, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan serta mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis dalam proses perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Berdasarkan agenda kegiatan, Bimtek dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diisi pemaparan materi secara panel oleh para narasumber, sedangkan sesi kedua dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan DPRD dan OPD terkait.
Forum diskusi tersebut diarahkan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi mengenai mekanisme pengelolaan dan sinkronisasi Pokir DPRD dengan perencanaan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Ambon berharap terbangun pola koordinasi yang semakin kuat antara legislatif dan eksekutif, sehingga aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Bimtek ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan demi mewujudkan Kota Ambon yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (NS)
