AMBON,NUNUSAKU.ID,– Dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Seruawan, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun anggaran 2022 dan 2023, menyeret Kepala Desa Seruawan, AP sebagai tersangka.
Dalam perkara tersebut, negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp 451.049.100 berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat.
Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando kepada awak media lewat pesan Whatsapp, Jum’at (13/11).
Kapolres menjelaskan, pengungkapan perkara tersebut bagian dari komitmen Polres SBB dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan hasil penyidikan, Pemerintah Desa Seruawan menerima alokasi ADD dan DD sebesar Rp1.414.378.000 pada 2022 dan Rp 1.335.097.652 pada 2023. Anggaran tersebut disalurkan melalui rekening pemerintah desa di Bank Maluku-Malut.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang berujung pada kerugian keuangan negara.
Modus dugaan penyimpangan itu antara lain pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif pembayaran upah tenaga kerja dan pembangunan bak air bersih, pertanggungjawaban fiktif belanja modal kendaraan bermotor, serta selisih pertanggungjawaban kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan.
Selain itu, ditemukan dugaan mark up jumlah bahan bantuan material dan pertanggungjawaban fiktif kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, kelebihan pembayaran jasa angkut, mark up belanja makan dan minum relawan COVID-19, serta pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar dan pelumas.
“Penyidik juga menemukan dugaan mark up jumlah material bantuan fasilitas jamban dan harga belanja pakaian pada kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa,” ungkap Refindo.
Bahkan akuinya, terdapat dugaan pengeluaran kas dari anggaran ADD dan DD tahun anggaran 2022 dan 2023 tanpa disertai bukti pertanggungjawaban.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten SBB nomor 700.1.2.1/15 tanggal 15 Oktober 2026, total kerugian mencapai Rp451.049.100.
Kerugian tersebut terdiri dari Rp 159.896.040 pada tahun anggaran 2022 dan Rp 291.153.060 pada tahun anggaran 2023.
Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres SBB telah memeriksa sebanyak 32 orang saksi. Mereka terdiri dari masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai Bendahara Umum Daerah (BUD), serta ahli auditor.
Dari hasil penyidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, polisi menetapkan AP yang merupakan Kepala Desa Seruawan sebagai tersangka.
“Penetapan tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka nomor: S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim tertanggal 4 November 2026,” jelasnya.
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
AP telah ditahan sejak 10 November 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/77/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres SBB IPTU Boyke Nanulaita menjelaskan, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan pengelolaan ADD dan DD Desa Seruawan selama dua tahun anggaran tersebut.
Barang bukti yang diamankan meliputi dokumen pengangkatan dan penetapan perangkat desa, rekening koran Bank Maluku atas nama Pemerintah Desa Seruawan, dokumen APBDes dan perubahan APBDes tahun anggaran 2022 dan 2023, laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, bukti pengeluaran, serta dokumen pendukung lainnya.
Selain dokumen, polisi juga mengamankan satu lembar STNK, BPKB kendaraan bermotor, serta satu unit sepeda motor Yamaha Gear 125 CC warna cokelat beserta kuncinya.
Boyke menegaskan, penyidikan perkara tersebut masih terus dikembangkan. Pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila ditemukan keterlibatan pihak lain yang didukung alat bukti cukup.
“Penyidikan masih terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila dari hasil pengembangan ditemukan keterlibatan pihak lain dan didukung dengan alat bukti yang cukup,” jelas Boyke.
Selanjutnya, penyidik akan melanjutkan proses pemberkasan untuk kemudian mengirimkan berkas perkara tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (NS)
