AMBON,NUNUSAKU.ID,– Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, mendesak pemerintah pusat memberikan ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengusaha lokal untuk terlibat aktif dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Menurut Lewerissa, masyarakat Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya sendiri.
Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta, Kamis (12/11/26).
Rapat strategis tersebut digelar untuk mensinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) RI ke Maluku pekan depan, sekaligus menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan, penataan Gunung Botak tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban kawasan, tetapi juga harus memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya jadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apapun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan negara untuk Gunung Botak, pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa.
Lewerissa kemudian menyampaikan tiga poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pertama, apabila kemampuan permodalan BUMD belum mencukupi, BUMN yang mendapat mandat mengelola tambang harus membangun pola kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.
Kedua, mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, memperjuangkan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil dan transparan, sehingga daerah penghasil memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan kekayaan sumber daya alamnya.
Sementara dalam rapat tersebut, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto dan Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan melaporkan bahwa kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin.
Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan untuk mencegah kembali beroperasinya aktivitas pertambangan ilegal.
Kedua institusi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap penataan Gunung Botak dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini dinilai penting agar proses penertiban berjalan tertib sekaligus meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Disisi lain, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal.
Penataan kembali kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya negara mengendalikan aktivitas pertambangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat setempat.
Rakor ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, perwakilan Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan dan rumusan rapat selanjutnya akan dibawa Wamenhan ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Maluku.
Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, Gubernur Maluku berharap penataan Gunung Botak mampu hadirkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin memastikan pengelolaan tambang emas Gunung Botak tidak hanya memberi keuntungan secara ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten Buru, sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam tersebut. (NS)
