AMBON,NUNUSAKU.ID,– Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dua proyek jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2025.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari MBD, Wido B. Gabriel Sihombing di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/26) malam.
Berdasarkan hasil penyidikan, ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta barang bukti yang telah disita.
Dua Proyek Jalan Bernilai Rp 9,35 Miliar
Kasus ini berkaitan dengan dua paket pekerjaan yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten MBD tahun anggaran 2025.
Kedua proyek tersebut yakni Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp 5.343.934.000 dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp 4.009.385.000.
Proses tender kedua paket pekerjaan dilaksanakan pada 12 September 2025. PT CIE Elegan Construction kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender untuk kedua proyek tersebut.
Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut diduga tidak dilaksanakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan progres fisik pekerjaan hanya mencapai 0 persen.
PPK & PPTK Diduga Lalai Jalankan Tugas
Dalam penyidikan, Kejari MBD menemukan dugaan kelalaian para tersangka dalam pelaksanaan dan pengendalian kedua paket pekerjaan tersebut.
Tersangka ID selaku PPK diduga tidak menjalankan pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. Ia disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Selain itu, PPK juga diduga tidak mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp 2.483.685.383 meskipun pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Penyidik menemukan bahwa tahapan teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, hingga addendum kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, tersangka OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi, tidak melakukan pengendalian dan pemantauan teknis, serta tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas.
“Keduanya juga diduga tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK, meskipun telah mengetahui tidak adanya progres pekerjaan di lapangan,” tegas Kasi Pidsus.
Kerugian Negara Capai Rp 2,48 Miliar
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik, kedua proyek tersebut seharusnya telah mencapai progres pekerjaan 100 persen pada tahun 2025. Namun, faktanya tidak terdapat pekerjaan yang terlaksana sehingga progres fisik tercatat 0 persen.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Kerugian tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sesuai kontrak, sementara uang muka telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan ketentuan primair Pasal 603 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sedangkan secara subsidair, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Tiga Tersangka Langsung Ditahan
Dalam penanganan perkara ini, Tim Penyidik Kejari MBD telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli.
“Proses pengembangan perkara masih terus dilakukan. Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah,” tandas Simbolon.
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, ketiganya langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak hari ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri MBD. (NS)
